Jayapura (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua menyebutkan penerimaan pajak di Papua periode Januari-Oktober 2021 dengan kontribusi terbesar jenis PPh Non Migas realisasi penerimaan pajak sebesar Rp2,97 triliun (57,36 persen).
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani AS di Jayapura, Kamis, mengatakan setelah PPh Non Migas, di urutan kedua ada PPN dan PPnBM dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1,18 triliun (22,88 persen).
"Selanjutnya di urutan ketiga adalah PBB (P3L) dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp978,5 miliar (18,87 persen), memudian di urutan terakhir adalah Pajak Lainnya dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp46 miliar (0,89 persen)," katanya.
Menurut Burhani, pada Januari 2021, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Papua adalah sebesar Rp361,7 miliar atau tumbuh -46,9 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Januari 2020 sebesar Rp682,1 miliar.
"Hal ini dikarenakan sektor ekonomi masih belum pulih akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Papua secara kumulatif masih mengalami pertumbuhan negatif sampai dengan Juli 2021 yaitu sebesar -1,67 persen.
"Kemudian pada Agustus 2021 penerimaan pajak di Provinsi Papua mulai mengalami pertumbuhan positif, sehingga Januari-Oktober 2021 secara kumulatif realisasi penerimaan pajak di Provinsi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 persen," katanya lagi.
Dia menambahkan jika dilihat dari sektor usaha, capaian kinerja penerimaan pajak di Provinsi Papua Januari-Oktober 2021 ditunjang oleh lima sektor usaha dominan yakni Pertambangan dan Penggalian (35,98 persen), Konstruksi (21,26 persen).
Serta Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (13,09 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil juga Sepeda Motor (6,15 persen) serta Jasa Keuangan dan Asuransi (5,88 persen) dengan total kontribusi sebesar 82,34 persen.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua bersama para Kepala Kantor Wilayah Lingkup Kementerian Keuangan di Provinsi Papua menyampaikan overview APBN 2021 di mana pemaparan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pelaksanaan APBN 2021 di Provinsi Papua bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani AS di Jayapura, Kamis, mengatakan setelah PPh Non Migas, di urutan kedua ada PPN dan PPnBM dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1,18 triliun (22,88 persen).
"Selanjutnya di urutan ketiga adalah PBB (P3L) dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp978,5 miliar (18,87 persen), memudian di urutan terakhir adalah Pajak Lainnya dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp46 miliar (0,89 persen)," katanya.
Menurut Burhani, pada Januari 2021, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Papua adalah sebesar Rp361,7 miliar atau tumbuh -46,9 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Januari 2020 sebesar Rp682,1 miliar.
"Hal ini dikarenakan sektor ekonomi masih belum pulih akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Papua secara kumulatif masih mengalami pertumbuhan negatif sampai dengan Juli 2021 yaitu sebesar -1,67 persen.
"Kemudian pada Agustus 2021 penerimaan pajak di Provinsi Papua mulai mengalami pertumbuhan positif, sehingga Januari-Oktober 2021 secara kumulatif realisasi penerimaan pajak di Provinsi Papua mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 persen," katanya lagi.
Dia menambahkan jika dilihat dari sektor usaha, capaian kinerja penerimaan pajak di Provinsi Papua Januari-Oktober 2021 ditunjang oleh lima sektor usaha dominan yakni Pertambangan dan Penggalian (35,98 persen), Konstruksi (21,26 persen).
Serta Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (13,09 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil juga Sepeda Motor (6,15 persen) serta Jasa Keuangan dan Asuransi (5,88 persen) dengan total kontribusi sebesar 82,34 persen.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua bersama para Kepala Kantor Wilayah Lingkup Kementerian Keuangan di Provinsi Papua menyampaikan overview APBN 2021 di mana pemaparan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai pelaksanaan APBN 2021 di Provinsi Papua bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura.