Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menilai, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dengan nilai IPM 72,19 pada 2020, masih belum dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan.
“Ini yang menjadi PR bagi Pemerintah Daerah,” kata Jaleswari seusai melakukan kunjungan kerja di Biak Numfor, Papua, sebagaimana siaran pers di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, harus lebih dioptimalkan agar bisa segera mengurangi tingkat kemiskinan.
"Apalagi potensi kemaritiman dan pariwisata Biak Numfor sangat luar biasa, dan posisinya sangat strategis sebagai benteng pertahanan kawasan timur Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jaleswari juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara institusi pertahanan dan keamanan dengan birokrasi sipil, untuk menjaga keberlangsungan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
"Integrasi kerja TNI, Polri, BIN dengan Pemerintah Daerah perlu terus disinergikan, ini sebuah kebutuhan dan keniscayaan," tuturnya.
Sebagai informasi, selain di Kabupaten Biak Numfor, Jaleswari Pramodhawardani dan tim juga melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Yapen dan Supiori, Papua.
Kunjungan kerja 1-6 Desember ini sebagai bentuk verifikasi lapangan terkait tata kelola pertahanan-keamanan wilayah timur Indonesia dan kesiapan tata kelola pemerintahan, untuk pelaksanaan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
“Ini yang menjadi PR bagi Pemerintah Daerah,” kata Jaleswari seusai melakukan kunjungan kerja di Biak Numfor, Papua, sebagaimana siaran pers di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, harus lebih dioptimalkan agar bisa segera mengurangi tingkat kemiskinan.
"Apalagi potensi kemaritiman dan pariwisata Biak Numfor sangat luar biasa, dan posisinya sangat strategis sebagai benteng pertahanan kawasan timur Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jaleswari juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara institusi pertahanan dan keamanan dengan birokrasi sipil, untuk menjaga keberlangsungan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
"Integrasi kerja TNI, Polri, BIN dengan Pemerintah Daerah perlu terus disinergikan, ini sebuah kebutuhan dan keniscayaan," tuturnya.
Sebagai informasi, selain di Kabupaten Biak Numfor, Jaleswari Pramodhawardani dan tim juga melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Yapen dan Supiori, Papua.
Kunjungan kerja 1-6 Desember ini sebagai bentuk verifikasi lapangan terkait tata kelola pertahanan-keamanan wilayah timur Indonesia dan kesiapan tata kelola pemerintahan, untuk pelaksanaan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.