Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada 21 kuasa pengguna anggaran (KPA) satuan kerja kementerian negara/lembaga serta Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022.
Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Senin, mengharapkan seluruh aparatur pemerintah menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari pajak dan penerimaan bukan pajak tersebut.
"Hendaknya anggaran yang dialokasikan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan serta mensejahterakan rakyat," katanya.
Menurut Lukas, untuk itu, para bupati/wali kota dan KPA satuan kerja atau OPD di Papua diminta mempersiapkan program-program pembangunan 2022 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari tahun tersebut.
"Juga memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, salah satunya dengan melakukan persiapan lelang lebih awal melalui pemanfaatan e-procurement dan e-catalogue," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Burhani A.S mengatakan alokasi anggaran belanja negara pada 2022 di wilayah setempat sebesar Rp57,41 triliun, meningkat 0,63 persen dari tahun sebelumnya.
"Dari keseluruhan belanja negara pada 2022 di Papua tersebut, sebesar Rp13,93 triliun dialokasikan untuk Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 623 DIPA," katanya.
Dia menambahkan total belanja negara meningkat 0,48 persen dibanding tahun sebelumnya di mana selanjutnya sebesar Rp43,47 triliun berupa alokasi TKDD untuk provinsi, kabupaten atau kota meningkat 0,63 persen dari tahun sebelumnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Senin, mengharapkan seluruh aparatur pemerintah menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari pajak dan penerimaan bukan pajak tersebut.
"Hendaknya anggaran yang dialokasikan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan serta mensejahterakan rakyat," katanya.
Menurut Lukas, untuk itu, para bupati/wali kota dan KPA satuan kerja atau OPD di Papua diminta mempersiapkan program-program pembangunan 2022 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari tahun tersebut.
"Juga memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat, salah satunya dengan melakukan persiapan lelang lebih awal melalui pemanfaatan e-procurement dan e-catalogue," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Burhani A.S mengatakan alokasi anggaran belanja negara pada 2022 di wilayah setempat sebesar Rp57,41 triliun, meningkat 0,63 persen dari tahun sebelumnya.
"Dari keseluruhan belanja negara pada 2022 di Papua tersebut, sebesar Rp13,93 triliun dialokasikan untuk Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 623 DIPA," katanya.
Dia menambahkan total belanja negara meningkat 0,48 persen dibanding tahun sebelumnya di mana selanjutnya sebesar Rp43,47 triliun berupa alokasi TKDD untuk provinsi, kabupaten atau kota meningkat 0,63 persen dari tahun sebelumnya.