Wamena (ANTARA) - Manajemen RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua membutuhkan obat dan bahan medis habis pakai karena pemerintah provinsi meniadakan program Kartu Papua Sehat (KPS) yang selama ini sangat membantu pelayanan warga asli Papua.
Direktur RSUD Wamena dokter Felly Sahureka di Wamena, Senin, mengatakan sebenarnya Pemerintah Jayawijaya memiliki dana rutin untuk pembelanjaan obat dan bahan medis namun itu tidak bisa bertahan lama sebab pelayanan dilakukan juga kepada pasien dari kabupaten lain.
"Kalau untuk kebutuhan masyarakat Jayawijaya sendiri harusnya dana rutin kami cukup. Tetapi di Tahun 2021 dan ke depannya, kartu Papua sehat sudah tidak ada dan kami di Jayawijaya yang harus menghendel semua masyarakat di Lapago (sejumlah kabupaten di pegunungan tengah Papua). Ini beban besar untuk kami di Jayawijaya,"katanya.
Felly Sahureka mengatakan sangat banyak warga kabupaten pemekaran yang datang berobat di RSUD Wamena dan pihak rumah sakit tidak bisa menolak namun harus mengorbankan warga Jayawijaya.
"Sebenarnya dana rutin kami bisa membiayai kita punya masyarakat, tetapi karena dana KPS ini tidak ada, itu berarti dana yang tersedia untuk kami warga Jayawijaya harus terpakai untuk kabupaten lain yang datang berobat di sini," katanya.
Ia mencontohan warga Kabupaten Tolikara di Kurima, mereka lebih memilih berobat di Jayawijaya dibandingkan harus datang ke Ibu Kota Kabupaten Tolikara.
"Karena itu untuk persediaan obat kami akhirnya kewalahan, begitu juga dengan bahan medis habis pakai karena Pemkab Jayawijaya harus membiayai orang sakit dari kabupaten lain, kabupaten pemekaran yang datang menggunakan fasilitas di RSUD Wamena," katanya.
Pihak RSUD Jayawijaya mengharapkan pemerintah kabupaten pemekaran seperti Tolikara, Yalimo, Yahukimo, Lanny Jaya, Nduga memperhatikan warganya yang berobat di RSUD Wamena
Direktur RSUD Wamena dokter Felly Sahureka di Wamena, Senin, mengatakan sebenarnya Pemerintah Jayawijaya memiliki dana rutin untuk pembelanjaan obat dan bahan medis namun itu tidak bisa bertahan lama sebab pelayanan dilakukan juga kepada pasien dari kabupaten lain.
"Kalau untuk kebutuhan masyarakat Jayawijaya sendiri harusnya dana rutin kami cukup. Tetapi di Tahun 2021 dan ke depannya, kartu Papua sehat sudah tidak ada dan kami di Jayawijaya yang harus menghendel semua masyarakat di Lapago (sejumlah kabupaten di pegunungan tengah Papua). Ini beban besar untuk kami di Jayawijaya,"katanya.
Felly Sahureka mengatakan sangat banyak warga kabupaten pemekaran yang datang berobat di RSUD Wamena dan pihak rumah sakit tidak bisa menolak namun harus mengorbankan warga Jayawijaya.
"Sebenarnya dana rutin kami bisa membiayai kita punya masyarakat, tetapi karena dana KPS ini tidak ada, itu berarti dana yang tersedia untuk kami warga Jayawijaya harus terpakai untuk kabupaten lain yang datang berobat di sini," katanya.
Ia mencontohan warga Kabupaten Tolikara di Kurima, mereka lebih memilih berobat di Jayawijaya dibandingkan harus datang ke Ibu Kota Kabupaten Tolikara.
"Karena itu untuk persediaan obat kami akhirnya kewalahan, begitu juga dengan bahan medis habis pakai karena Pemkab Jayawijaya harus membiayai orang sakit dari kabupaten lain, kabupaten pemekaran yang datang menggunakan fasilitas di RSUD Wamena," katanya.
Pihak RSUD Jayawijaya mengharapkan pemerintah kabupaten pemekaran seperti Tolikara, Yalimo, Yahukimo, Lanny Jaya, Nduga memperhatikan warganya yang berobat di RSUD Wamena