Palu (ANTARA) - Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial agar segera melakukan langkah-langkah penanggulangan dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi di Jayapura.
"Penanggulangan bencana, kita minta dari Kementerian Sosial dan BPNB supaya segera melakukan langkah-langkah penanggulangan dampak bencana, termasuk menanggulangi korban," kata Ma'ruf Amin, di Palu, Jumat.
Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura menyebutkan banjir telah membuat 500 orang mengungsi ke rumah kerabat terdekat.
Menurut dia, sampai saat ini petugas BPBD masih mengevakuasi warga korban banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura.
Hujan deras yang turun, sejak Kamis malam (6/1), menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa distrik di Kota Jayapura, termasuk Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami.
Tinggi muka air di daerah yang terdampak banjir dilaporkan rata-rata mencapai satu setengah sampai dua meter. Tinggi muka air di wilayah Pasar Yotefa Abepura bahkan sempat mencapai tiga meter.
Menurut data sementara BPBD, banjir menyebabkan tujuh orang meninggal dunia di Kota Jayapura. Banjir juga menyebabkan permukiman warga serta fasilitas umum seperti rumah sakit dan kantor pemerintah tergenang dan mengakibatkan listrik padam.
Atas kondisi itu, Wapres Ma'ruf Amin memerintahkan BNPB dan Kemensos, dibantu TNI dan Polri untuk segera melakukan penanggulangan dampak bencana.
"Agar masyarakat yang terdampak langsung bencana tersebut dapat tertangani dengan baik," kata Ma'ruf Amin.
Untuk penanggulangan bencana secara jangka panjang, kata Wapres Ma'ruf, harus segera dilakukan antisipasi terhadap sumber-sumber yang menjadi penyebab bencana alam banjir bandang dan longsor.
"Untuk jangka panjang, tentu kita harus mengantisipasi sumber-sumber yang menjadi banjir itu, yaitu bagaimana meminimalisir dampak bencana," sebut Ma'ruf Amin.
Kemudian, perlu diikutkan dengan pembangunan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, dengan melakukan mitigasi bencana, serta optimalisasi pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
"Penanggulangan bencana, kita minta dari Kementerian Sosial dan BPNB supaya segera melakukan langkah-langkah penanggulangan dampak bencana, termasuk menanggulangi korban," kata Ma'ruf Amin, di Palu, Jumat.
Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura menyebutkan banjir telah membuat 500 orang mengungsi ke rumah kerabat terdekat.
Menurut dia, sampai saat ini petugas BPBD masih mengevakuasi warga korban banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura.
Hujan deras yang turun, sejak Kamis malam (6/1), menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa distrik di Kota Jayapura, termasuk Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami.
Tinggi muka air di daerah yang terdampak banjir dilaporkan rata-rata mencapai satu setengah sampai dua meter. Tinggi muka air di wilayah Pasar Yotefa Abepura bahkan sempat mencapai tiga meter.
Menurut data sementara BPBD, banjir menyebabkan tujuh orang meninggal dunia di Kota Jayapura. Banjir juga menyebabkan permukiman warga serta fasilitas umum seperti rumah sakit dan kantor pemerintah tergenang dan mengakibatkan listrik padam.
Atas kondisi itu, Wapres Ma'ruf Amin memerintahkan BNPB dan Kemensos, dibantu TNI dan Polri untuk segera melakukan penanggulangan dampak bencana.
"Agar masyarakat yang terdampak langsung bencana tersebut dapat tertangani dengan baik," kata Ma'ruf Amin.
Untuk penanggulangan bencana secara jangka panjang, kata Wapres Ma'ruf, harus segera dilakukan antisipasi terhadap sumber-sumber yang menjadi penyebab bencana alam banjir bandang dan longsor.
"Untuk jangka panjang, tentu kita harus mengantisipasi sumber-sumber yang menjadi banjir itu, yaitu bagaimana meminimalisir dampak bencana," sebut Ma'ruf Amin.
Kemudian, perlu diikutkan dengan pembangunan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, dengan melakukan mitigasi bencana, serta optimalisasi pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu selama dua hari mulai tanggal 6 sampai 7 Januari 2021. Salah satu agenda dari kunjungan itu yakni rapat bersama pemerintah daerah terkait dengan pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan UMKM.
Ma'ruf Amin dijadwalkan kembali ke Jakarta, melalui Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu, usai melaksanakan Shalat Jumat berjamaah di Masjid Almujahidin di lingkungan Kantor Gubernur Sulteng, di Palu.*