Wamena (ANTARA) - Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Jhon Richard Banua minta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menjelaskan kepada masyarakat terkait besaran serta peruntukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak terkesan semua pelayanan diambil alih bupati dan wakil.
Bupati Jhon Richard Banua di Wamena, Kamis, mengatakan memang APBD Jayawijaya Rp1,5 triliun lebih. Jumlah ini dinilai sangat besar tetapi sudah diatur untuk belanja gaji, kegiatan-kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya harap kepala OPD harus berani menjelaskan, jangan semua bupati yang jelaskan. Bapak ibu yang tahu kegiatan di masing-masing OPD. Jangan dibilang lagi semua-semua satu pintu oleh bupati," katanya.
Ia berpesan kepada pimpinan OPD yang menganggarkan proyek-proyek pembangunan agar memprioritaskan putra daerah setempat karena mereka berkontribusi untuk daerah ini.
"Saya harap kepala OPD kita harus berani menjelaskan kepada siapapun, tidak usah takut, karena uang bukan kepentingan bupati, wakil atau kepala OPD," katanya.
Bupati memerintahkan ASN ikut bertanggungjawab terhadap penggunaan APBD agar pelayanan publik berjalan dengan baik.
"OPD yang melaksanakan kegiatan kontraktor agar segera menunjuk aparatur berkompeten sebagai PPK serta menyusun rencana umum untuk ditenderkan," katanya.
Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) secara simbolis kepada kepala OPD di Jayawijaya sudah dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022.
Bupati Jhon Richard Banua di Wamena, Kamis, mengatakan memang APBD Jayawijaya Rp1,5 triliun lebih. Jumlah ini dinilai sangat besar tetapi sudah diatur untuk belanja gaji, kegiatan-kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya harap kepala OPD harus berani menjelaskan, jangan semua bupati yang jelaskan. Bapak ibu yang tahu kegiatan di masing-masing OPD. Jangan dibilang lagi semua-semua satu pintu oleh bupati," katanya.
Ia berpesan kepada pimpinan OPD yang menganggarkan proyek-proyek pembangunan agar memprioritaskan putra daerah setempat karena mereka berkontribusi untuk daerah ini.
"Saya harap kepala OPD kita harus berani menjelaskan kepada siapapun, tidak usah takut, karena uang bukan kepentingan bupati, wakil atau kepala OPD," katanya.
Bupati memerintahkan ASN ikut bertanggungjawab terhadap penggunaan APBD agar pelayanan publik berjalan dengan baik.
"OPD yang melaksanakan kegiatan kontraktor agar segera menunjuk aparatur berkompeten sebagai PPK serta menyusun rencana umum untuk ditenderkan," katanya.
Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) secara simbolis kepada kepala OPD di Jayawijaya sudah dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022.