Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan penambahan jumlah personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia menjadi sangat penting terhadap agenda percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.
"Wapres, yang mendapat tugas khusus tentang percepatan kesejahteraan di Papua, memerlukan suasana yang aman dan stabil. Jadi, penguatan Densus 88 ini sangat penting bagi agenda percepatan kesejahteraan di Papua," kata Masduki Baidlowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Densus 88 Antiteror Polri selama ini telah terbukti efektif melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan terkait ancaman terorisme, tambah Masduki.
Oleh karena itu, dia mengingatkan terorisme tidak terbatas pada gerakan berbasis pemahaman agama secara radikal saja, melainkan juga gerakan berbasis separatisme berbahaya, seperti yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Masduki menekankan adanya kekhawatiran terhadap penguatan Densus 88 Antiteror Polri tersebut dapat diantisipasi oleh kontrol masyarakat secara terbuka.
"Semua bisa dipantau terbuka, disampaikan terbuka. Kita bisa sama-sama membantu Densus 88 agar bekerja profesional, termasuk dengan mengoreksi bila terjadi kesalahan," ujarnya.
Sementara itu, Polri mengkaji penambahan personel guna memperkuat Densus 88 Antiteror Polri sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel, untuk ditempatkan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat.
"Wapres, yang mendapat tugas khusus tentang percepatan kesejahteraan di Papua, memerlukan suasana yang aman dan stabil. Jadi, penguatan Densus 88 ini sangat penting bagi agenda percepatan kesejahteraan di Papua," kata Masduki Baidlowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Densus 88 Antiteror Polri selama ini telah terbukti efektif melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan terkait ancaman terorisme, tambah Masduki.
Oleh karena itu, dia mengingatkan terorisme tidak terbatas pada gerakan berbasis pemahaman agama secara radikal saja, melainkan juga gerakan berbasis separatisme berbahaya, seperti yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Masduki menekankan adanya kekhawatiran terhadap penguatan Densus 88 Antiteror Polri tersebut dapat diantisipasi oleh kontrol masyarakat secara terbuka.
"Semua bisa dipantau terbuka, disampaikan terbuka. Kita bisa sama-sama membantu Densus 88 agar bekerja profesional, termasuk dengan mengoreksi bila terjadi kesalahan," ujarnya.
Sementara itu, Polri mengkaji penambahan personel guna memperkuat Densus 88 Antiteror Polri sebanyak 1.500 hingga 2.000 personel, untuk ditempatkan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat.