Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan pembangunan ratusan rumah di permukiman nelayan Malawei, Kota Sorong, Papua Barat Daya tetap akan berlanjut hingga tahun depan.
Pada 2014 dan 2019, Presiden Jokowi pernah mengunjungi permukiman nelayan dan menjanjikan 350 rumah layak huni bagi nelayan Malawei. Hingga 2021, baru 40 unit terealisasi dan kondisi rumah-rumah telah mengalami kerusakan.
"Yang rumah 310 sesuai janji pemerintah akan dilakukan penambahannya. Pada 2025 sudah direncanakan PUPR," ungkap Wapres dalam keterangan pers di Kota Sorong, Kamis.
Wapres harap pemerintahan selanjutnya agar pembangunan rumah terus berjalan mendengarkan aspirasi warga tentang rumah tipe 36 tidak memiliki dapur.
"Jadi, sekarang permintaannya diperbesar menjadi tipe 45 dari perencanaan sudah disiapkan Dirjen Perumahan, itu memang akan dibangun dengan tipenya sudah tipe 45. Ini bagian daripada komitmen pemerintah," kata Wapres.
Wapres mengungkapkan kondisi rumah yang dibangun selanjutnya lebih sehat sehingga nelayan lebih produktif bekerja ke depannya.
Wapres memperhatikan soal kebersihan lingkungan, di mana mendapati adanya tumpukan sampah di lingkungan permukiman.
Pj. Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyebut, sampah dihasilkan masyarakat dikumpulkan secara rutin lalu kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir.
"Saya tanya Pak Wali Kota, 'seperti apa penanganannya? Ada pengumpulannya secara rutin dan kemudian dibawa ke TPA," ujar Wapres.
Wapres menyebut, pentingnya penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan agar terus dievaluasi.Ia menyebutkan masih ada kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat seperti halnya pembangun ratusan unit rumah yang dijanjikan.
Sementara hal-hal di luar itu seperti menjaga dan memelihara tempat tinggal difasilitasi pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Pemkot.
Pemkot Sorong mengajukan proposal ke Kementerian PUPR untuk kelanjutan bangun 350 rumah permukiman nelayan Malawei Kota Sorong dengan beberapa syarat administratif terpenuhi.
Di antaranya Amdal, rekapitulasi RAB, tata ruang wilayah kabupaten/kota, surat pernyataan calon penerima rumah disampaikan lewat aplikasi Sibaru Kementerian PUPR pada Januari 2024.
Pada Mei 2024, Kantor Staf Presiden dan Setwapres bersurat ke Menteri PUPR agar menyegerakan pembangunan 310 unit pemukiman nelayan Kelurahan Malawei Kota Sorong dengan populasi 13.840 jiwa dan tingkat kepadatan tinggi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres: Pembangunan rumah di permukiman nelayan Malawei tetap lanjut
