Jayapura (ANTARA) - Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri, menyatakan, situasi kamtibmas yang kondisi sangat mendukung percepatan pembangunan di provinsi paling timur di Indonesia.
Ia katakan, tanpa keamanan yang kondusif maka pembangunan akan sulit dilakukan karena para investor akan enggan membuka usaha atau menanamkan modalnya di Papua. "Saya senantiasa mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas agar kondusif sehingga investor mau membuka usahanya di Papua," katanya, di Jayapura, Papua, Selasa.
Ia katakan, tanpa keamanan yang kondusif maka pembangunan akan sulit dilakukan karena para investor akan enggan membuka usaha atau menanamkan modalnya di Papua. "Saya senantiasa mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas agar kondusif sehingga investor mau membuka usahanya di Papua," katanya, di Jayapura, Papua, Selasa.
Ia katakan, hingga saat ini ada beberapa wilayah khususnya yang berada di kawasan pegunungan tengah masih sering diganggu kelompok bersenjata, bahkan mereka tidak saja menyerang atau menembaki aparat keamanan tetapi juga warga sipil.
Walaupun demikian pihaknya berharap anggota kelompok bersenjata itu segera sadar dan mau bersama sanak keluarganya yang ada di kampung sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dan dirasakan semua pihak.
Walaupun demikian pihaknya berharap anggota kelompok bersenjata itu segera sadar dan mau bersama sanak keluarganya yang ada di kampung sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dan dirasakan semua pihak.
"Saya sebagai anak Papua prihatin dengan aksi yang dilakukan kelompok bersenjata karena selain menyerang warga sipil juga melakukan pembakaran terhadap gedung sekolah maupun puskesmas dan berharap tidak lagi dilakukan mengingat sekolah menjadi tempat bagi anak-anak belajar membaca dan menulis sedangkan puskesmas menjadi tempat masyarakat untuk berobat," katanya.
Ketika ditanya tentang penanganan kelompok bersenjata dia mengatakan, alat negara pasti menerapkan tindakan sesuai prosedur bila kelompok itu tetap menganggu warga.
"Anggota diminta untuk tidak melakukan pengejaran dengan cara membabi-buta karena itu yang diharapkan KKB, mengingat bila anggota lengah tidak saja nyawa tetapi juga senjata api dan amunisi," kata dia.
Ketika ditanya tentang penanganan kelompok bersenjata dia mengatakan, alat negara pasti menerapkan tindakan sesuai prosedur bila kelompok itu tetap menganggu warga.
"Anggota diminta untuk tidak melakukan pengejaran dengan cara membabi-buta karena itu yang diharapkan KKB, mengingat bila anggota lengah tidak saja nyawa tetapi juga senjata api dan amunisi," kata dia.