Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan ia mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 adalah demi pemulihan ekonomi dunia.
"Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini yaitu yang pertama pandemi COVID-19 dan yang kedua perang di Ukraina," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor sebagaimana termuat dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat.
Rencananya, KTT G20 yang akan dihadiri para kepala negara dan pemerintahan anggota G20 akan berlangsung pada 30-31 Oktober 2022.
"Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan telepon kemarin, saya mengundang presiden Zelenskyy untuk hadir dalam KTT G20," tambah Presiden.
Presiden Jokowi menyebut undangan itu ia sampaikan melalui percakapan via telepon dengan Presiden Zelenskyy pada Rabu, 27 April 2022 pukul 15.00 WIB.
"Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina," ungkap Presiden.
Dalam pembicaraan itu, menurut Presiden Jokowi, dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia.
"Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain," tambah Presiden.
Namun Presiden Jokowi menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
"Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan," ungkap Presiden.
Ukraina memang bukan anggota G20, tapi ketua-ketua G20 sebelumnya pernah mengundang negara-negara lain sebagai tamu untuk menghadiri pertemuan.
G20 telah mengutuk invasi Rusia di Ukraina yang kini telah memasuki pekan kesembilan. Invasi itu telah meningkatkan ketegangan geopolitik, mengancam ekonomi global, dan memicu krisis kemanusiaan.
Sejumlah anggota G20 bahkan telah menyerukan agar Rusia dan Presiden Vladimir Putin dikeluarkan dari daftar kehadiran di KTT G20 di Bali pada November. Namun, Indonesia menolak dan mengatakan terlalu dini untuk memutuskan hal itu.
"Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini yaitu yang pertama pandemi COVID-19 dan yang kedua perang di Ukraina," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor sebagaimana termuat dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat.
Rencananya, KTT G20 yang akan dihadiri para kepala negara dan pemerintahan anggota G20 akan berlangsung pada 30-31 Oktober 2022.
"Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan telepon kemarin, saya mengundang presiden Zelenskyy untuk hadir dalam KTT G20," tambah Presiden.
Presiden Jokowi menyebut undangan itu ia sampaikan melalui percakapan via telepon dengan Presiden Zelenskyy pada Rabu, 27 April 2022 pukul 15.00 WIB.
"Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina," ungkap Presiden.
Dalam pembicaraan itu, menurut Presiden Jokowi, dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia.
"Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain," tambah Presiden.
Namun Presiden Jokowi menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
"Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan," ungkap Presiden.
Ukraina memang bukan anggota G20, tapi ketua-ketua G20 sebelumnya pernah mengundang negara-negara lain sebagai tamu untuk menghadiri pertemuan.
G20 telah mengutuk invasi Rusia di Ukraina yang kini telah memasuki pekan kesembilan. Invasi itu telah meningkatkan ketegangan geopolitik, mengancam ekonomi global, dan memicu krisis kemanusiaan.
Sejumlah anggota G20 bahkan telah menyerukan agar Rusia dan Presiden Vladimir Putin dikeluarkan dari daftar kehadiran di KTT G20 di Bali pada November. Namun, Indonesia menolak dan mengatakan terlalu dini untuk memutuskan hal itu.