Biak (ANTARA) - Nelayan Biak berkeinginan untuk memperluas pasar ekspor saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika meninjau Unit Pengelolaan Ikan (UPI) di kawasan Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT), kabupaten Biak Numfor, Selasa (31/5).
Keterangan tertulis KSP diterima, Selasa, disebutkan Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jalewaswari Pramodhawardani dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap sempat melihat langsung hasil tangkapan ikan nelayan.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Moses salah satu nelayan Biak mengungkapkan keinginannya untuk bisa memperluas ekspor ikan.
"Harapannya, kami bisa ekspor ikan ke beberapa negara. Saat ini, ekspornya masih ke Singapura saja," ucap Moses dari atas kapal.
Menanggapi hal itu, Moeldoko menegaskan, bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan potensi kelautan dan perikanan di kabupaten Biak Numfor. Salah satunya, dibuktikan dengan pembangunan Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT).
"Adanya SKPT ini bentuk komitmen pemerintah pusat mendukung penuh industri
perikanan dan kelautan di Biak," tegas Moeldoko.
Ia juga membeberkan sejumlah dukungan lain yang diberikan oleh pemerintah. Diantaranya, kelengkapan sarpras dan infrastruktur pendukung.
Seperti pelabuhan Perikanan Fandoi sebagai lokasi pendaratan ikan yang dilengkapi ketersediaan listrik dan air bersih, kapal penangkap ikan dan peralatannya, serta Integrated Cold Storage berkapasitas 200 ton.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo semua dukungan itu untuk peningkatan kesejahteraan nelayan-nelayan kecil," kata Moeldoko.
Moeldoko juga memastikan, pemerintah terus bekerja untuk menjadikan Biak sebagai hub ekspor sekaligus konsolidasi produk eksor dari wilayah Papua, yakni Jayapura, Timika, Sorong, dan Manokwari.
"Sehingga ke depan perluasan pasar ekspor bisa dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Seperti ke Malaysia,
Vietnam, Jepang, Palau, Korea dan Hongkong,"harapnya
Sementara itu, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap menyatakan, dalam setahun produksi perikanan di Biak mencapai 144,9 ribu ton atau berkontribusi hingga 13,7 persen untuk perikanan nasional.
Sedangkan secara keseluruhan, imbuh dia, potensi perikanan yang masuk wilayahnya mencapai 1 juta ton lebih.
"Jika ini bisa diekspor secara langsung, tentu jumlah devisa negara yang diterima akan sangat besar," papar Herry.
Untuk mewujudkan itu, menurut Herry, butuh perbaikan infrastruktur pendukung, terutama pada pelabuhan dan bandara.
"Kami berharap ada perbaikan pada bandara
Frans Kaisiepo. Dan rute Internasional bisa dibuka kembali. Sehingga ekspor ikan dari Biak bisa langsung ke Tokyo, Hawai, atau Sydney," sambung Herry.
Sebagai informasi, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPPNRI) 717 yang meliputi perairan laut di Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, adalah salah satu wilayah pengelolaan perikanan andalan bagi Indonesia.
Wilayah perairan tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor selama ini. Produk unggulannya ikan pelagis besar seperti Tuna Mata Besar, Madidihang, dan Cakalang, yang potensinya sangat besar secara ekonomi.
Keterangan tertulis KSP diterima, Selasa, disebutkan Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jalewaswari Pramodhawardani dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap sempat melihat langsung hasil tangkapan ikan nelayan.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Moses salah satu nelayan Biak mengungkapkan keinginannya untuk bisa memperluas ekspor ikan.
"Harapannya, kami bisa ekspor ikan ke beberapa negara. Saat ini, ekspornya masih ke Singapura saja," ucap Moses dari atas kapal.
Menanggapi hal itu, Moeldoko menegaskan, bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan potensi kelautan dan perikanan di kabupaten Biak Numfor. Salah satunya, dibuktikan dengan pembangunan Sentra Kawasan Perikanan Terpadu (SKPT).
"Adanya SKPT ini bentuk komitmen pemerintah pusat mendukung penuh industri
perikanan dan kelautan di Biak," tegas Moeldoko.
Ia juga membeberkan sejumlah dukungan lain yang diberikan oleh pemerintah. Diantaranya, kelengkapan sarpras dan infrastruktur pendukung.
Seperti pelabuhan Perikanan Fandoi sebagai lokasi pendaratan ikan yang dilengkapi ketersediaan listrik dan air bersih, kapal penangkap ikan dan peralatannya, serta Integrated Cold Storage berkapasitas 200 ton.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo semua dukungan itu untuk peningkatan kesejahteraan nelayan-nelayan kecil," kata Moeldoko.
Moeldoko juga memastikan, pemerintah terus bekerja untuk menjadikan Biak sebagai hub ekspor sekaligus konsolidasi produk eksor dari wilayah Papua, yakni Jayapura, Timika, Sorong, dan Manokwari.
"Sehingga ke depan perluasan pasar ekspor bisa dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Seperti ke Malaysia,
Vietnam, Jepang, Palau, Korea dan Hongkong,"harapnya
Sementara itu, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap menyatakan, dalam setahun produksi perikanan di Biak mencapai 144,9 ribu ton atau berkontribusi hingga 13,7 persen untuk perikanan nasional.
Sedangkan secara keseluruhan, imbuh dia, potensi perikanan yang masuk wilayahnya mencapai 1 juta ton lebih.
"Jika ini bisa diekspor secara langsung, tentu jumlah devisa negara yang diterima akan sangat besar," papar Herry.
Untuk mewujudkan itu, menurut Herry, butuh perbaikan infrastruktur pendukung, terutama pada pelabuhan dan bandara.
"Kami berharap ada perbaikan pada bandara
Frans Kaisiepo. Dan rute Internasional bisa dibuka kembali. Sehingga ekspor ikan dari Biak bisa langsung ke Tokyo, Hawai, atau Sydney," sambung Herry.
Sebagai informasi, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPPNRI) 717 yang meliputi perairan laut di Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, adalah salah satu wilayah pengelolaan perikanan andalan bagi Indonesia.
Wilayah perairan tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor selama ini. Produk unggulannya ikan pelagis besar seperti Tuna Mata Besar, Madidihang, dan Cakalang, yang potensinya sangat besar secara ekonomi.