Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan RI (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menilai TNI/Polri perlu diberikan peran yang tepat dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman separatis dan memelihara keamanan serta menciptakan perdamaian di Tanah Papua.
"Perlu dipikirkan kembali lembaga yang diberi peran utama dalam menangani situasi di Papua. Kurang tepat kalau (peran utamanya) itu polisi, karena memang bukan domain operation-nya di situ sehingga nanti perlu otoritas yang kuat ke TNI," ujar KSP Moeldoko pada wawancara Podcast ANTARA di kediaman pribadi Jakarta,Rabu.
Moeldoko menyebut, hal ini sudah dibahas pada rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan di rapat Wakil Presiden Ma’ruf Amin sehingga harus ada perbaikan untuk operasi ke depan.
Dalam evaluasi operasi terakhir, lanjut dia,ada hal-perlu dipikirkan ulang. Pertama, mendefinisikan ancaman, karena banyak sekali nama, ada KKB (kelompok kriminal bersenjata), ada ini dan seterusnya karena akan mempengaruhi pola operasi yang digunakan dan menentukan siapa role utamanya.
Terkait operasi penyelamatan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB, Moeldoko meminta publik untuk menunggu karena TNI/Polri dituntut berhati-hati demi keselamatan pilot asal Selandia Baru.
Moeldoko situasi ini menyulitkan bukan berarti menyerah, tetapi butuh waktu bisa menyelesaikan dengan baik.
“Penyanderaan di hutan dan dia selalu movement, selalu bergerak sehingga taktik yang sudah direncanakan (TNI) tidak bisa.Pasalnya, rencana taktik operasi berkaitan geografi, cuaca, dan kondisi lawan/musuh sehingga menjadi pertimbangan utama penyusunan tactical.
"Kondisi ini tidak mudah karena mereka selalu bergerak di lingkungan yang kondisi alamnya relatif tidak mudah untuk bisa ditaklukkan,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KSP nilai TNI/Polri perlu diberikan peran tepat untuk operasi di Papua
