Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah setempat menyampaikan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi baru minimal lima ribu hingga 10 ribu pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Marthen Kogoya kepada Antara di Jayapura, Minggu, mengatakan dengan jumlah tersebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbentuk hanya pelayanan dasar.
"Jadi nantinya tidak semua OPD) dibentuk, yang utama OPD pelayanan dasar," katanya.
Menurut Marthen, setelah pelayanan dasar terbentuk dengan baik barulah OPD lainnya yang didistribusikan berdasarkan pangkat dan golongan.
"Kami sebagai provinsi induk, pastinya akan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP)," ujarnya.
Dia menjelaskan kini pihaknya sedang menyiapkan skema kebutuhan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pembentukan provinsi baru.
"Kami sedang memetakan eselon dua, tiga dan empat sesuai golongan beserta pangkatnya," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait pegawai honorer yang sudah memasukkan berkas dari kabupaten-kabupaten jika sudah pengangkatan maka akan ditempatkan langsung pada daerah masing-masing.