Jayapura (ANTARA) - Deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat (Dikpermas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Kabupaten Jayapura, Papua.
Kasatgas Dikpermas KPK RI Johnson Ridwan Ginting melalui rilis yang diterima Antara di Sentani, Selasa mengatakan melalui pelatihan ini KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi.
"Kami mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi," katanya.
Menurut Johnson bentuk edukasi ini perlu melibatkan berbagai pihak agar pemahaman tentang korupsi dan nilai-nilai integritas semakin bertumbuh kuat untuk mencegah potensi korupsi dan memberantas korupsi.
"Upaya ini perlu didukung berbagai pihak dari tingkat pusat hingga tingkat tapak dan berbagai sektor salah satunya kehutanan," ujarnya.
Dia menjelaskan hutan di Papua merupakan yang terbesar di Indonesia dan banyak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Korupsi di sektor kehutanan dilakukan melalui suap menyuap perizinan yang mengakibatkan alih fungsi hutan dan kerusakan lingkungan," katanya lagi.
Dia menambahkan dalam jangka panjang masyarakat kehilangan akses atas manfaat dan hasil hutan yang terakumulasi menjadi biaya sosial korupsi yang sangat besar.
"Pada aspek ekonomi, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan pendapatan," ujarnya lagi.
Kasatgas Dikpermas KPK RI Johnson Ridwan Ginting melalui rilis yang diterima Antara di Sentani, Selasa mengatakan melalui pelatihan ini KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi.
"Kami mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi," katanya.
Menurut Johnson bentuk edukasi ini perlu melibatkan berbagai pihak agar pemahaman tentang korupsi dan nilai-nilai integritas semakin bertumbuh kuat untuk mencegah potensi korupsi dan memberantas korupsi.
"Upaya ini perlu didukung berbagai pihak dari tingkat pusat hingga tingkat tapak dan berbagai sektor salah satunya kehutanan," ujarnya.
Dia menjelaskan hutan di Papua merupakan yang terbesar di Indonesia dan banyak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Korupsi di sektor kehutanan dilakukan melalui suap menyuap perizinan yang mengakibatkan alih fungsi hutan dan kerusakan lingkungan," katanya lagi.
Dia menambahkan dalam jangka panjang masyarakat kehilangan akses atas manfaat dan hasil hutan yang terakumulasi menjadi biaya sosial korupsi yang sangat besar.
"Pada aspek ekonomi, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan pendapatan," ujarnya lagi.