Sentani (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengharapkan momentum Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024 membawa dampak positif bagi warga Papua.
Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) Sentani dan Corporate Social Responsibility (CSR) melakukan berbagai kegiatan menyambut HKSN 2024 di antaranya sunatan massal diikuti atau target 300 orang, layanan kesehatan gratis bagi lanjut usia dan disabilitas diikuti atau target 100 orang, donor darah diikuti atau target 250 orang dan kampanye sosial taruna tanggap bencana (Tagana) masuk sekolah diikuti atau target 300 pelajar yang difokuskan di Kompleks YPKP Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Minggu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial RI Robben Rico di Sentani, Minggu mengatakan rangkaian kegiatan yang digelar saat ini merupakan bagian dari peringatan HKSN 2024.
“Sesuai arahan dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, dimana dalam memperingati HKSN 2024 dibuat sebuah rangkaian kegiatan sunat massal, donor darah, pengobatan gratis, kampanye sosial mitigasi bencana,” katanya.
Menurut Sekjen Kemensos RI itu, kegiatan ini tidak hanya berlangsung saat ini saja melainkan ada dukungan kepada masyarakat yakni operasi Katarak.
“Bapak Menteri Sosial RI (Saifullah Yusuf) menginginkan juga rangkaian HKSN 2024 akan dilaksanakan puncak acaranya di Yogyakarta pada 18 Desember serta peringatan yang sama akan dilakukan di Lampung dan Maros pada 20 Desember 2024,” ujarnya.
Dia menjelaskan pada 20 Desember 2024 rangkaian HKSN 2024 ditentukan, wujudkan bekerja sama dengan 514 kabupaten/kota, 38 provinsi se-Indonesia dengan kerja bakti dan bakti sosial bersama-sama seluruh Indonesia.
“Kami harapkan masing-masing kabupaten/kota se-Indonesia minimal 2.000 warga dan relawan melakukan kerja bakti gorong-gorong serta berusaha mengurangi sarang nyamuk,” katanya.
Dia menambahkan layanan kesehatan juga dioptimalkan dalam rangkaian HKSN 2024 di seluruh Indonesia.
Bahkan, selain kegiatan yang disebutkan di atas, ada juga nikah massal yang dilakukan Kemensos RI bekerja sama dengan pemerintah daerah di 514 kabupaten/kota termasuk 38 pemerintah provinsi.
“Apa yang kami lakukan ini sebagai upaya kolaborasi antara Kemensos RI, beberapa kementerian/lembaga, TNI-Polri serta kerja sama dengan non pemerintah seperti di Sentani dengan Yayasan Pondok Karya Pembangunan atau YPKP,” ujarnya.
