Biak (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyebut, pada tahun 2023/2024 ada tiga isu strategis terkait Papua yang menjadi perhatian pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Papua.
"Isu strategis Papua adalah rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua, pengangkatan anggota DPRP dan DPRK khusus orang asli Papua, dan Pemilu serta Pemilukada 2024," katanya
setelah membuka Rakerda dan Musrenbang RKPD Papua 2024 di Biak, Kamis.
Wamendagri Wetipo berharap, pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan rekrutmen dengan membentuk panitia pemilihan untuk pengangkatan MRP dan DPRP-DPRK pada 2024.
Pengangkatan calon anggota MRP dan DPRP-DPRK khusus orang asli Papua, menurut Wamendagri Wetipo, harus berpedoman dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan PP Nomor 106 Tahun 2021.
"Saya minta Pemprov Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku sehingga bisa terpilih para anggota MRP yang benar-benar mewakili orang asli Papua," pesan Wamendagri Wetipo.
Wamendagri Wetipo mengakui salah satu kewenangan dimiliki lembaga kultural MRP yakni bertugas memberikan rekomendasi terhadap keaslian orang Papua pada pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur serentak 2024-2029.
Terhadap keanggotaan MRP saat ini, menurut Wamendagri Wetipo, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan perpanjangan masa jabatan pengabdian MRP hingga bulan Juni 2023.
Wetipo mengatakan, Kemendagri berharap keanggotaan MRP yang terpilih masa bakti 2023-2028 dapat segera dilantik pada Juni mendatang.
"Pemerintah pusat melalui Kemendagri berharap anggota MRP hasil pemilihan di setiap wilayah adat dapat selesai dan mengisi keanggotaan baru MRP dari unsur orang asli Papua perwakilan adat, perempuan dan agama," katanya.
Untuk Pemilu 2024 dan Pemilu kepala daerah, ia menambahkan setiap pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua untuk memberikan perhatian guna menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Isu strategis Papua adalah rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua, pengangkatan anggota DPRP dan DPRK khusus orang asli Papua, dan Pemilu serta Pemilukada 2024," katanya
setelah membuka Rakerda dan Musrenbang RKPD Papua 2024 di Biak, Kamis.
Wamendagri Wetipo berharap, pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan rekrutmen dengan membentuk panitia pemilihan untuk pengangkatan MRP dan DPRP-DPRK pada 2024.
Pengangkatan calon anggota MRP dan DPRP-DPRK khusus orang asli Papua, menurut Wamendagri Wetipo, harus berpedoman dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan PP Nomor 106 Tahun 2021.
"Saya minta Pemprov Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku sehingga bisa terpilih para anggota MRP yang benar-benar mewakili orang asli Papua," pesan Wamendagri Wetipo.
Wamendagri Wetipo mengakui salah satu kewenangan dimiliki lembaga kultural MRP yakni bertugas memberikan rekomendasi terhadap keaslian orang Papua pada pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur serentak 2024-2029.
Terhadap keanggotaan MRP saat ini, menurut Wamendagri Wetipo, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan perpanjangan masa jabatan pengabdian MRP hingga bulan Juni 2023.
Wetipo mengatakan, Kemendagri berharap keanggotaan MRP yang terpilih masa bakti 2023-2028 dapat segera dilantik pada Juni mendatang.
"Pemerintah pusat melalui Kemendagri berharap anggota MRP hasil pemilihan di setiap wilayah adat dapat selesai dan mengisi keanggotaan baru MRP dari unsur orang asli Papua perwakilan adat, perempuan dan agama," katanya.
Untuk Pemilu 2024 dan Pemilu kepala daerah, ia menambahkan setiap pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua untuk memberikan perhatian guna menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.