Jayapura (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura, Papua menggelar lokakarya penyusunan draf nol rencana kontigensi bencana gempa bumi dan tsunami kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, TNI/Polri dan pemerhati kebencanaan, Kamis.
Kepala BPBD kota Jayapura, Asep Khalid mengatakan BNPB melalui program Disaster Resilience Intiatives Project ( IDRIP) melakukan pendampingan untuk kota Jayapura dalam penyusunan dokumen rencana kontigensi gempa bumi dan tsunami.
Di mana kata dia, IDRIP menitikberatkan pada konteks kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami diantaranya peningkatan tata kelola resiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan memperluas jaringan penguatan sistem monitoring.
Menurut Asep, Selain itu untuk rencana kontigensi nantinya akan melakukan perencanaan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan.
"Dalam membuat dokumen perlu melibatkan semua OPD dan pemangku kepentingan agar dokumen ini akan menjadi regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah wali kota," katanya.
Workshop yang digelar pada 8-10 Juni 2023 itu dibuka Asisten II bidang pembangunan Setda Kota Jayapura Widhi Hartanti.
Widhi Hartanti mengatakan Kota Jayapura merupakan salah satu daerah dari 30 kabupaten dan kota di Indonesia yang mendapatkan pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penyusunan rencana kontigensi bencana gempa dan tsunami.
"Kota Jayapura juga merupakan salah satu kota yang tergolong zona satu rawan gempa seperti diketahui bersama pada awal 2023 terjadi gempa terus menerus sehingga pemerintah pusat dalam hal ini BNPB RI melakukan pendampingan," katanya.
Menurut Widhi, tujuan workshop ini dilakukan agar dalam melakukan penyusunan rencana kontigensi bencana peserta dapat mengetahui sehingga mempunyai pemahaman atau langkah antisipasi dalam menghadapi bencana tsunami di Kota Jayapura.
"Selain itu para OPD sendiri harus mempersiapkan diri termasuk sarana dan prasarana dalam memitigasi bencana," ujarnya.
Sementara itu, Analis Monitoring Evaluasi BNPB Muhammad Andrian mengatakan kegiatan workshop di dalamnya akan menyepakati skenario kejadian seperti tidak menduga berdasarkan sejarah kebencanaan yang di Kota Jayapura.
"Selain itu juga melakukan identifikasi sumber daya meliputi sumber daya manusia, peralatan, maupun logistik dalam proses manajemen sumber penanggulangan bencana khususnya di kota Jayapura," katanya.
Dia menambahkan dengan hadirnya perwakilan pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di daerah itu dalam kegiatan tersebut menunjukkan bukti komitmen untuk bekerja sama dalam proses penanggulangan bencana di Kota Jayapura.
Kepala BPBD kota Jayapura, Asep Khalid mengatakan BNPB melalui program Disaster Resilience Intiatives Project ( IDRIP) melakukan pendampingan untuk kota Jayapura dalam penyusunan dokumen rencana kontigensi gempa bumi dan tsunami.
Di mana kata dia, IDRIP menitikberatkan pada konteks kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami diantaranya peningkatan tata kelola resiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan memperluas jaringan penguatan sistem monitoring.
Menurut Asep, Selain itu untuk rencana kontigensi nantinya akan melakukan perencanaan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan.
"Dalam membuat dokumen perlu melibatkan semua OPD dan pemangku kepentingan agar dokumen ini akan menjadi regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah wali kota," katanya.
Workshop yang digelar pada 8-10 Juni 2023 itu dibuka Asisten II bidang pembangunan Setda Kota Jayapura Widhi Hartanti.
Widhi Hartanti mengatakan Kota Jayapura merupakan salah satu daerah dari 30 kabupaten dan kota di Indonesia yang mendapatkan pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penyusunan rencana kontigensi bencana gempa dan tsunami.
"Kota Jayapura juga merupakan salah satu kota yang tergolong zona satu rawan gempa seperti diketahui bersama pada awal 2023 terjadi gempa terus menerus sehingga pemerintah pusat dalam hal ini BNPB RI melakukan pendampingan," katanya.
Menurut Widhi, tujuan workshop ini dilakukan agar dalam melakukan penyusunan rencana kontigensi bencana peserta dapat mengetahui sehingga mempunyai pemahaman atau langkah antisipasi dalam menghadapi bencana tsunami di Kota Jayapura.
"Selain itu para OPD sendiri harus mempersiapkan diri termasuk sarana dan prasarana dalam memitigasi bencana," ujarnya.
Sementara itu, Analis Monitoring Evaluasi BNPB Muhammad Andrian mengatakan kegiatan workshop di dalamnya akan menyepakati skenario kejadian seperti tidak menduga berdasarkan sejarah kebencanaan yang di Kota Jayapura.
"Selain itu juga melakukan identifikasi sumber daya meliputi sumber daya manusia, peralatan, maupun logistik dalam proses manajemen sumber penanggulangan bencana khususnya di kota Jayapura," katanya.
Dia menambahkan dengan hadirnya perwakilan pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di daerah itu dalam kegiatan tersebut menunjukkan bukti komitmen untuk bekerja sama dalam proses penanggulangan bencana di Kota Jayapura.