Jayapura (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran warga setempat dalam mengakses pelayanan gizi buruk melalui orientasi pengelolaan gizi buruk terintegrasi.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya Yuarina Kogoya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan untuk mendorong proteksi masyarakat dari sisi pengelolaan gizi buruk terintegrasi perlu juga keterlibatan seluruh elemen masyarakat baik tenaga kesehatan di puskesmas, kader posyandu, guru di satuan PAUD maupun mobilisasi masyarakat dalam melakukan deteksi dini gizi buruk menggunakan pita lila.
Menurut Yuarina, kondisi penanganan gizi buruk di Papua belum optimal di mana beberapa yang menjadi hambatan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi keluarga.
"Hal ini menjadi penyebab masalah ketersediaan asupan gizi keluarga padahal ketersediaan potensi gizi masih sangat banyak di Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap melalui sosialisasi dan orientasi pengelolaan gizi buruk terintegrasi dapat meningkatkan cakupan deteksi dini melalui gerakan Sakura (Sa ukur anak) yang dilaksanakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Fasilitator Provinsi Program gizi buruk Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan di Papua (YP2KP) Savira Ulia mengatakan saat ini cakupan pelayanan balita gizi buruk masih rendah untuk itu peningkatan peran keluarga dan masyarakat sangat diperlukan guna mendeteksi dini dan pencegahan balita gizi buruk dalam upaya pencegahan dan tata laksana kasus.
Menurut Savira Ulia, walaupun kasus gizi buruk banyak ditemui di masyarakat namun jumlah kasus yang dilaporkan dan mendapatkan perawatan masih rendah dan beberapa penyebab rendahnya cakupan perawatan balita dengan gizi buruk diantaranya karena terbatasnya akses ke layanan kesehatan.
"Kemudian tidak semua fasilitas kesehatan menerapkan Manajemen Terpadu balita Sakit (MTBS) sehingga kasus gizi buruk tidak terdeteksi secara dini," katanya.
Selanjutnya kata dia, belum semua layanan kesehatan mampu memberikan tata laksana gizi buruk terintegrasi dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi buruk.
Terkait itu pihaknya sebagai mitra pembangunan daerah berharap melalui kegiatan tersebut peserta memahami kebijakan pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita dan mampu melakukan penemuan dini dan konfirmasi kasus gizi buruk pada balita.
"Kemudian semua peserta mampu melakukan pengelolaan terintegrasi upaya penanggulangan gizi buruk pada balita serta mampu melakukan tata laksana baik rawat jalan dan rawat inap gizi buruk pada balita," ujarnya.
Dia menambahkan kegiatan orientasi ini sebagai salah satu upaya untuk tetap memastikan pelayanan penanganan gizi buruk tetap terlaksana dengan pendekatan pelibatan masyarakat melalui kader-kader kesehatan di daerah itu.
Pelaksanaan orientasi pengelolaan gizi buruk terintegrasi di Kabupaten Lanny Jaya pada 20-21 Juli 2023 dilaksanakan oleh UNICEF Papua dan Papua Barat melalui mitra pelaksana Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan di Papua (YP2KP).
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya Yuarina Kogoya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan untuk mendorong proteksi masyarakat dari sisi pengelolaan gizi buruk terintegrasi perlu juga keterlibatan seluruh elemen masyarakat baik tenaga kesehatan di puskesmas, kader posyandu, guru di satuan PAUD maupun mobilisasi masyarakat dalam melakukan deteksi dini gizi buruk menggunakan pita lila.
Menurut Yuarina, kondisi penanganan gizi buruk di Papua belum optimal di mana beberapa yang menjadi hambatan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi keluarga.
"Hal ini menjadi penyebab masalah ketersediaan asupan gizi keluarga padahal ketersediaan potensi gizi masih sangat banyak di Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap melalui sosialisasi dan orientasi pengelolaan gizi buruk terintegrasi dapat meningkatkan cakupan deteksi dini melalui gerakan Sakura (Sa ukur anak) yang dilaksanakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Fasilitator Provinsi Program gizi buruk Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan di Papua (YP2KP) Savira Ulia mengatakan saat ini cakupan pelayanan balita gizi buruk masih rendah untuk itu peningkatan peran keluarga dan masyarakat sangat diperlukan guna mendeteksi dini dan pencegahan balita gizi buruk dalam upaya pencegahan dan tata laksana kasus.
Menurut Savira Ulia, walaupun kasus gizi buruk banyak ditemui di masyarakat namun jumlah kasus yang dilaporkan dan mendapatkan perawatan masih rendah dan beberapa penyebab rendahnya cakupan perawatan balita dengan gizi buruk diantaranya karena terbatasnya akses ke layanan kesehatan.
"Kemudian tidak semua fasilitas kesehatan menerapkan Manajemen Terpadu balita Sakit (MTBS) sehingga kasus gizi buruk tidak terdeteksi secara dini," katanya.
Selanjutnya kata dia, belum semua layanan kesehatan mampu memberikan tata laksana gizi buruk terintegrasi dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi buruk.
Terkait itu pihaknya sebagai mitra pembangunan daerah berharap melalui kegiatan tersebut peserta memahami kebijakan pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita dan mampu melakukan penemuan dini dan konfirmasi kasus gizi buruk pada balita.
"Kemudian semua peserta mampu melakukan pengelolaan terintegrasi upaya penanggulangan gizi buruk pada balita serta mampu melakukan tata laksana baik rawat jalan dan rawat inap gizi buruk pada balita," ujarnya.
Dia menambahkan kegiatan orientasi ini sebagai salah satu upaya untuk tetap memastikan pelayanan penanganan gizi buruk tetap terlaksana dengan pendekatan pelibatan masyarakat melalui kader-kader kesehatan di daerah itu.
Pelaksanaan orientasi pengelolaan gizi buruk terintegrasi di Kabupaten Lanny Jaya pada 20-21 Juli 2023 dilaksanakan oleh UNICEF Papua dan Papua Barat melalui mitra pelaksana Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan di Papua (YP2KP).