Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta semua pihak berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam mengatasi korupsi di wilayah itu.
Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dalam rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi wilayah Papua di Gedung Kantor Gubernur Papua, Kamis, mengatakan pihaknya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi yang diambil.
"Kami perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," katanya.
Menurut Rumasukun, pihaknya mengajak seluruh instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan masyarakat umum untuk bersama-sama berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan membangun budaya intoleransi terhadap praktik korupsi.
"Tetapi juga mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum," ujarnya.
Dia menjelaskan hal tersebut merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pencegahan yaitu membangun sistem mencegah peluang terjadinya korupsi di wilayah Papua.
"Sehingga untuk menyematkan persepsi dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Papua maka Pemprov Papua bekerjasama dengan KPK RI menyelenggarakan rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi saat ini," katanya.
Dia menambahkan dalam rapat tersebut juga telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2024 serta komitmen bersama pencegahan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran APBD antara pejabat eksekutif dan pejabat legislatif di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing.
Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi anti korupsi dan KPK RI akan melakukan monitoring area intervensi monitoring center for prevention (MCP) 2023 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota guna melihat capaian serta kendala dalam upaya pencegahan korupsi.
Pihaknya mengimbau para penyelenggara pemerintah dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman serta komitmen dalam pencegahan korupsi pada bidang tugas masing-masing.
"Karena hasil rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi saat ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengeluaran APBD sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Papua," ujarnya.
Rapat kordinasi akselerasi pencegahan korupsi wilayah Papua yang berlangsung pada 7-9 September 2023 tersebut diikuti delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak Numfor dan Supiori serta Kota Jayapura.
Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dalam rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi wilayah Papua di Gedung Kantor Gubernur Papua, Kamis, mengatakan pihaknya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi yang diambil.
"Kami perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," katanya.
Menurut Rumasukun, pihaknya mengajak seluruh instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan masyarakat umum untuk bersama-sama berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan membangun budaya intoleransi terhadap praktik korupsi.
"Tetapi juga mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum," ujarnya.
Dia menjelaskan hal tersebut merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pencegahan yaitu membangun sistem mencegah peluang terjadinya korupsi di wilayah Papua.
"Sehingga untuk menyematkan persepsi dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Papua maka Pemprov Papua bekerjasama dengan KPK RI menyelenggarakan rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi saat ini," katanya.
Dia menambahkan dalam rapat tersebut juga telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2024 serta komitmen bersama pencegahan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran APBD antara pejabat eksekutif dan pejabat legislatif di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing.
Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi anti korupsi dan KPK RI akan melakukan monitoring area intervensi monitoring center for prevention (MCP) 2023 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota guna melihat capaian serta kendala dalam upaya pencegahan korupsi.
Pihaknya mengimbau para penyelenggara pemerintah dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman serta komitmen dalam pencegahan korupsi pada bidang tugas masing-masing.
"Karena hasil rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi saat ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengeluaran APBD sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Papua," ujarnya.
Rapat kordinasi akselerasi pencegahan korupsi wilayah Papua yang berlangsung pada 7-9 September 2023 tersebut diikuti delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak Numfor dan Supiori serta Kota Jayapura.