Jayapura (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahadiansyah, mengharapkan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) AAKI Papua dapat mengawal mutu dan kualitas kebijakan di lingkungan pemerintah daerah setempat.
"Selain itu harus sinergi khususnya program kerja yang tidak saja bermanfaat untuk kelembagaan tapi bagi masyarakat," katanya, saat pelantikan DPW AKKI Papua periode 2023-2028 di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Jumat.
Menurut Rahadiansyah, mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa analis kebijakan merupakan suatu profesi yang sangat dibutuhkan baik di masa sekarang maupun masa mendatang.
Ia menjelaskan analis kebijakan merupakan suatu profesi yang baru di Indonesia namun AAKI telah berkembang menjadi satu kekuatan yang cukup baik sebagai mitra pemerintah dalam memberikan dukungan yang lebih lanjut.
"Untuk itu seorang analis kebijakan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga terkait kemudian membangun sinergi," ujarnya.
Ia menambahkan hal yang terpenting juga ialah DPP Pusat dan DPW Papua secara khusus terus mengadakan kegiatan yang sifatnya rutin yang bisa diterima oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPW AAKI Papua sekaligus Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, mengatakan, mereka berharap analis kebijakan dapat mengawal mutu dan kualitas kebijakan di daerah itu dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditentukan oleh regulasi.
"Kami harus memanfaatkan teknologi informatika dengan maksimal agar hasil analisis yang dilakukan dapat bermanfaat secara optimal," katanya.
Menurut dia, peran analis kebijakan diharapkan lebih meningkatkan upaya pengkajian dan analisis suatu kebijakan atau peraturan sehingga bisa menghasilkan rekomendasi yang kredibel bagi pemerintah. "Maka kehadiran AAKI sangat strategis dan menjadi wadah kreatif inovatif para analis kebijakan," ujarnya..
Ia menambahkan pengurus AAKI Papua harus berperan lebih aktif melihat tugas pemerintah daerah dalam membina analisis kebijakan yang semakin komplek.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPW AAKI Papua diharapkan dapat mengawal kebijakan pemerintah daerah
"Selain itu harus sinergi khususnya program kerja yang tidak saja bermanfaat untuk kelembagaan tapi bagi masyarakat," katanya, saat pelantikan DPW AKKI Papua periode 2023-2028 di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Jumat.
Menurut Rahadiansyah, mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa analis kebijakan merupakan suatu profesi yang sangat dibutuhkan baik di masa sekarang maupun masa mendatang.
Ia menjelaskan analis kebijakan merupakan suatu profesi yang baru di Indonesia namun AAKI telah berkembang menjadi satu kekuatan yang cukup baik sebagai mitra pemerintah dalam memberikan dukungan yang lebih lanjut.
"Untuk itu seorang analis kebijakan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada lembaga terkait kemudian membangun sinergi," ujarnya.
Ia menambahkan hal yang terpenting juga ialah DPP Pusat dan DPW Papua secara khusus terus mengadakan kegiatan yang sifatnya rutin yang bisa diterima oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPW AAKI Papua sekaligus Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, mengatakan, mereka berharap analis kebijakan dapat mengawal mutu dan kualitas kebijakan di daerah itu dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditentukan oleh regulasi.
"Kami harus memanfaatkan teknologi informatika dengan maksimal agar hasil analisis yang dilakukan dapat bermanfaat secara optimal," katanya.
Menurut dia, peran analis kebijakan diharapkan lebih meningkatkan upaya pengkajian dan analisis suatu kebijakan atau peraturan sehingga bisa menghasilkan rekomendasi yang kredibel bagi pemerintah. "Maka kehadiran AAKI sangat strategis dan menjadi wadah kreatif inovatif para analis kebijakan," ujarnya..
Ia menambahkan pengurus AAKI Papua harus berperan lebih aktif melihat tugas pemerintah daerah dalam membina analisis kebijakan yang semakin komplek.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPW AAKI Papua diharapkan dapat mengawal kebijakan pemerintah daerah