Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, meminta pihak perusahaan setempat mengalokasikan dana bina lingkungan atau CSR tahun 2024 untuk penanganan stunting anak di daerah itu.
"Kami harapkan BUMN dan BUMD yang beroperasi di Biak Numfor dapat menyisihkan dana tanggungj awab sosial untuk membantu pencegahan stunting anak di Kabupaten Biak Numfor," ucap Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Susanto di Biak, Sabtu.
Ia mengatakan penanganan stunting di Biak Numfor tidak hanya tanggung jawab pemerintah, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, dan Polri, tapi juga perusahaan yang ada di Biak.
"Untuk TNI/Polri mereka punya posyandu atau klinik kesehatan sehingga juga dapat membantu pencegaha stunting anak," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Biak Numfor Johanna Nap menyebut BUMN/BUMD punya kewajiban menyediakan dana bina lingkungan sebagai wujud nyata ikut serta dalam pencegahan stunting.
Johanna mengatakan seberapa besar dana bina lingkungan dialokasikan untuk penanganan stunting disesuaikan dengan kebutuhan anggaran dari dana CSR perusahaan.
Disinggung upaya nyata cegah stunting, Johanna mengatakan hal itu dimulai saat perempuan rutin memeriksa kehamilan dan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil.
Sedangkan upaya lain, kata dia, sosialisasi pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi minimal selama enam bulan, dampingi pemberian gizi lengkap, serta memantau tumbuh kembang anak.
"Serta melengkapi kekebalan mereka dengan imunisasi dan selalu jaga kebersihan lingkungan," kata Johanna.
Ia mengatakan kasus stunting di Biak Numfor dalam tiga tahun terakhir sudah turun.Pada 2021 angka stunting di kabupaten itu sebesar 9,43 persen, kemudian turun pada 2022 menjadi 6,59 persen, dan hingga Agustus 2023 angkanya sebesar 6,34 persen, di bawah target nasional 14 persen.
Pada 2024, lanjutnya, sesuai kebijakan Bupati Biak Herry Ario Naap, angka stunting di Biak ditargetkan nol.
"Ya ini menjadi komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Biak bebas stunting," ucap Johanna.
"Kami harapkan BUMN dan BUMD yang beroperasi di Biak Numfor dapat menyisihkan dana tanggungj awab sosial untuk membantu pencegahan stunting anak di Kabupaten Biak Numfor," ucap Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Susanto di Biak, Sabtu.
Ia mengatakan penanganan stunting di Biak Numfor tidak hanya tanggung jawab pemerintah, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, dan Polri, tapi juga perusahaan yang ada di Biak.
"Untuk TNI/Polri mereka punya posyandu atau klinik kesehatan sehingga juga dapat membantu pencegaha stunting anak," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Biak Numfor Johanna Nap menyebut BUMN/BUMD punya kewajiban menyediakan dana bina lingkungan sebagai wujud nyata ikut serta dalam pencegahan stunting.
Johanna mengatakan seberapa besar dana bina lingkungan dialokasikan untuk penanganan stunting disesuaikan dengan kebutuhan anggaran dari dana CSR perusahaan.
Disinggung upaya nyata cegah stunting, Johanna mengatakan hal itu dimulai saat perempuan rutin memeriksa kehamilan dan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil.
Sedangkan upaya lain, kata dia, sosialisasi pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi minimal selama enam bulan, dampingi pemberian gizi lengkap, serta memantau tumbuh kembang anak.
"Serta melengkapi kekebalan mereka dengan imunisasi dan selalu jaga kebersihan lingkungan," kata Johanna.
Ia mengatakan kasus stunting di Biak Numfor dalam tiga tahun terakhir sudah turun.Pada 2021 angka stunting di kabupaten itu sebesar 9,43 persen, kemudian turun pada 2022 menjadi 6,59 persen, dan hingga Agustus 2023 angkanya sebesar 6,34 persen, di bawah target nasional 14 persen.
Pada 2024, lanjutnya, sesuai kebijakan Bupati Biak Herry Ario Naap, angka stunting di Biak ditargetkan nol.
"Ya ini menjadi komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Biak bebas stunting," ucap Johanna.