Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intens dengan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) setempat untuk melancarkan pesta demokrasi yang pertama kali akan berlangsung setelah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah Lukas Ayomi, kepada ANTARA di Jayapura, Jumat, mengatakan dalam mensukseskan Pemilu 2024 di daerah tersebut dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi bersama pihak penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu dan pihak keamanan.
“Seperti diketahui, Papua Tengah merupakan daerah rawan konflik, untuk mencegah hal itu kami selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait proses Pemilu di wilayah setempat,” katanya.
Menurut Lukas, seperti beberapa waktu lalu ada kendala pada proses Pemilu namun kuatnya koordinasi yang telah dibangun ini maka permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik.
“Memang ada beberapa kendala namun kami selalu berkoordinasi dengan semua pihak baik TNI/POLRI, KPU, Bawaslu maupun dinas terkait untuk mengatasi setiap persoalan yang menghalangi jalannya Pemilu,” ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu hingga kini situasi di Papua Tengah dalam kondisi aman damai dan mudah-mudahan suasana tersebut akan berlangsung sampai hari pelaksanaan baik Pilpres, Pileg dan Pilkada pada November mendatang.
“Kami dari pemerintah telah membantu memfasilitasi kantor KPU dan Bawaslu agar dapat bekerja dengan maksimal dengan begitu memperlancar jalannya proses pesta demokrasi,” katanya lagi.
Dia menambahkan selain itu juga pihaknya telah memberikan dukungan dalam hal pendanaan yang mana sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp10,6 miliar.