Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, mengajak generasi muda Papua untuk menciptakan konten-konten di media sosial (medsos) yang positif dalam menunjang pembangunan daerah itu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan dengan perkembangan teknologi maka masyarakat dapat membantu pemerintah daerah (pemda) dalam pembangunan, salah satunya dengan mem-posting keberhasilan pembangunan di 139 kampung dan lima kelurahan.
“Pembangunan rumah, jembatan, yang telah dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pemerintah kampung melalui dana kampung bisa masyarakat mempostingnya di media sosial supaya orang di luar sana mengetahui sejauh mana pembangunan telah dilakukan,” katanya.
Jangan malah sebaliknya, kata dia, konten-konten di media sosial digunakan sebagai ajakan menyebarkan berita bohong atau hoaks, informasi provokatif, adu domba, SARA, dan lain sebagainya.
“Dengan pembangunan 185 Tower Base Transceiver Station (BTS) tersebar di 139 kampung dan lima kelurahan, masyarakat bisa menggunakan internet sebagai sarana pembelajaran, informasi positif, serta penyebaran informasi dari baik untuk diketahui masyarakat luas,” ujarnya.
Dia menjelaskan dalam perkembangan literasi digital pada sektor komunitas kampung itu harus melekat empat hal mendasar, antara lain digital skill (kecakapan digital), digital safety (keamanan digital), digital culture (budaya digital), dan didital etic (etika digital).
“Dalam bermain sosial media atau itu ada etika yang harus dipahami dan wajib diikuti oleh masyarakat di daerah ini, khususnya komunitas digital di kampung-kampung dalam mendukung program dan kebijakan pemda, ” katanya.
Perkembangan teknologi informasi saat ini, diakuinya, tidak bisa dicegah namun bisa diarahkan sehingga pemahaman masyarakat dalam bersosial medial dapat terarah dan menghindari pemberitaan bohong.
“Pemerintah sudah bekerja maksimal dalam pembangunan di setiap kampung melalui program dan kebijakan OPD baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat membantunya dengan menyebarkan keberhasilan atau capaian,” ujarnya.