Timika (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah terus berupaya meningkatkan sosialisasi terkait pelayanan kesehatan melalui jalur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura Deny Jermy Eka Putra Mase di Timika, Kamis, mengatakan forum BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika mendistribusikan isu-isu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, yang dianggarkan oleh pemerintah setempat.
"Kami diminta untuk meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, terutama pengguna JKN dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimulai dari hak serta kewajiban peserta," katanya.
Pihaknya juga menyosialisasikan alur layanan dan rujukan pada fasilitas kesehatan (faskes), serta bersama Pemerintah Kabupaten Mimika mengupayakan tingkat keaktifan peserta JKN.
"Jadi dalam forum komunikasi dan kemitraan bersama pemangku kepentingan yang utama pada Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan masukan bagi BPJS," ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendukung penuh BPJS Kesehatan, agar masyarakat dapat peduli terhadap penggunaan JKN.
"Jadi masyarakat yang ditanggung pemerintah setiap hari mengalami peningkatan, sehingga diharapkan ada dukungan anggaran yang diberikan pemerintah guna mencegah peserta non aktif," katanya lagi.
Pihaknya juga berusaha mencocokkan data kepesertaan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk juga data tanggungan kurang mampu dari Dinas Sosial setempat dengan melakukan rekonsiliasi data berkala.
"Memang dalam forum BPJS dan Pemkab Mimika juga memastikan penggunaan kartu JKN pada faskes berjalan maksimal, sehingga masyarakat mendapat pelayanan mudah, cepat dan setara," ujarnya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura Deny Jermy Eka Putra Mase di Timika, Kamis, mengatakan forum BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika mendistribusikan isu-isu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, yang dianggarkan oleh pemerintah setempat.
"Kami diminta untuk meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, terutama pengguna JKN dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimulai dari hak serta kewajiban peserta," katanya.
Pihaknya juga menyosialisasikan alur layanan dan rujukan pada fasilitas kesehatan (faskes), serta bersama Pemerintah Kabupaten Mimika mengupayakan tingkat keaktifan peserta JKN.
"Jadi dalam forum komunikasi dan kemitraan bersama pemangku kepentingan yang utama pada Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan masukan bagi BPJS," ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendukung penuh BPJS Kesehatan, agar masyarakat dapat peduli terhadap penggunaan JKN.
"Jadi masyarakat yang ditanggung pemerintah setiap hari mengalami peningkatan, sehingga diharapkan ada dukungan anggaran yang diberikan pemerintah guna mencegah peserta non aktif," katanya lagi.
Pihaknya juga berusaha mencocokkan data kepesertaan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk juga data tanggungan kurang mampu dari Dinas Sosial setempat dengan melakukan rekonsiliasi data berkala.
"Memang dalam forum BPJS dan Pemkab Mimika juga memastikan penggunaan kartu JKN pada faskes berjalan maksimal, sehingga masyarakat mendapat pelayanan mudah, cepat dan setara," ujarnya.