Pemprov Papua bersama BPJS Kesehatan perkuat kolaborasi layanan JKN

Minggu, 8 Maret 2026 10:27 WIB

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito bersama Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen saat berfoto bersama bertempat Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Kamis (5/3). ANTARA/HO- BPJS Kesehatan Jayapura

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jayapura, Sabtu, mengatakan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program JKN berjalan optimal serta mampu menjangkau seluruh masyarakat.

"Pada Kamis (5/3) kami melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Papua guna mendengar secara langsung berbagai aspirasi di daerah, termasuk kritik yang membangun," katanya.

Menurut Prihati, seluruh kebijakan harus dari kebutuhan peserta, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN harus diberikan secara optimal tanpa diskriminasi. Untuk itu apa yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya menyampaikan aspirasi capaian Pemerintah Provinsi Papua yang telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dalam kepesertaan JKN.

"Kami menilai capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat," katanya lagi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Papua.

"Kami mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan jumlah rumah sakit di sejumlah kota dan kabupaten, sehingga diperlukan komitmen seluruh fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan optimal kepada peserta JKN," katanya.

Menurut Aryoko, pihaknya sangat mendorong rumah sakit untuk meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

"Yang terpenting, jangan sampai ada penolakan terhadap pasien karena pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat,” ujar.