Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayapura Papua mengharapkan pelayanan di pemerintah kampung dapat dibuka setiap hari.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra di Sentani Senin mengatakan, kantor kampung tidak boleh tutup supaya masyarakat setiap saat bisa mengurus segala urusan di situ.
“Apapun urusannya kantor kampung tidak boleh tutup, harus tetap dibuka supaya kapan saja masyarakat perlu bisa datang,” katanya.
Menurut Elisa, kantor kampung harus menjadi rumah bersama seluruh masyarakat di daerah itu, sehingga segala persoalan bisa secepatnya teratasi.
“Kami bisa berpesan kepada mereka -perangkat kampung- supaya setiap hari kantor dibuka supaya masyarakat tidak susah ketika ingin ketemu ataupun mengurus persoalan yang ada,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk kantor tetap buka setiap hari maka kepala kampung dan perangkatnya tetap berada di tempat dan memperhatikan urusan kampung.
“Kami sudah bilang ketika masyarakat datang dan tidak bisa menemui kepala kampung karena tidak berada di tempat, maka laporkan kepada dinas -DPMK- supaya akan ditegur,” katanya.
Dia menambahkan, kampung itu maju dan berkembang tergantung perangkatnya, apakah mampu mengelola anggaran dan masyarakat dengan baik benar atau tidak.
“Dana desa itu cukup besar Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar yang turun ke 139 kampung di Kabupaten Jayapura, sehingga kalau dikelola baik maka pembangunan dan kesejahteraan dapat tercapai,” katanya.
Laporan masyarakat kepala kampung di Kabupaten Jayapura jarang berada di tempat, sehingga pelayanan keadministrasian di kampung tidak berjalan sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin mengurus segala sesuatunya di kantor kampung.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra di Sentani Senin mengatakan, kantor kampung tidak boleh tutup supaya masyarakat setiap saat bisa mengurus segala urusan di situ.
“Apapun urusannya kantor kampung tidak boleh tutup, harus tetap dibuka supaya kapan saja masyarakat perlu bisa datang,” katanya.
Menurut Elisa, kantor kampung harus menjadi rumah bersama seluruh masyarakat di daerah itu, sehingga segala persoalan bisa secepatnya teratasi.
“Kami bisa berpesan kepada mereka -perangkat kampung- supaya setiap hari kantor dibuka supaya masyarakat tidak susah ketika ingin ketemu ataupun mengurus persoalan yang ada,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk kantor tetap buka setiap hari maka kepala kampung dan perangkatnya tetap berada di tempat dan memperhatikan urusan kampung.
“Kami sudah bilang ketika masyarakat datang dan tidak bisa menemui kepala kampung karena tidak berada di tempat, maka laporkan kepada dinas -DPMK- supaya akan ditegur,” katanya.
Dia menambahkan, kampung itu maju dan berkembang tergantung perangkatnya, apakah mampu mengelola anggaran dan masyarakat dengan baik benar atau tidak.
“Dana desa itu cukup besar Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar yang turun ke 139 kampung di Kabupaten Jayapura, sehingga kalau dikelola baik maka pembangunan dan kesejahteraan dapat tercapai,” katanya.
Laporan masyarakat kepala kampung di Kabupaten Jayapura jarang berada di tempat, sehingga pelayanan keadministrasian di kampung tidak berjalan sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin mengurus segala sesuatunya di kantor kampung.