Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meluncurkan aplikasi Satu Pintu Pelayanan (SPP) guna mencocokkan data kependudukan di daerah itu.
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Jayapura Supriyanto di Jayapura, Selasa, mengatakan aplikasi tersebut bisa digunakan oleh semua distrik, kelurahan dan kampung di daerah itu, sehingga semua data kependudukan bisa cocok.
"Selama ini jumlah penduduk dan data warga di Kota Jayapura masih berbeda-beda, baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari Dinas Dukcapil," katanya.
Menurut Supriyanto, melalui aplikasi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan perbedaan jumlah penduduk, baik di kampung maupun yang ada di daerah perkotaan.
"Di dalam aplikasi tersebut terdapat spam laporan dan proses perbaikan data penduduk," ujarnya.
Pihaknya berharap dengan diluncurkannya aplikasi tersebut dapat membantu mengetahui dengan pasti berapa jumlah warga yang berdomisili di Kota Jayapura.
"Selain itu, data kependudukan dari BPS dan Dinas Dukcapil bisa sesuai, sehingga dalam pemberian bantuan tidak ada yang keliru," katanya.
Dia menambahkan ke depan akan mempermudah pelayanan pemerintah kepada seluruh warga di ibu kota Provinsi Papua tersebut.
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Jayapura Supriyanto di Jayapura, Selasa, mengatakan aplikasi tersebut bisa digunakan oleh semua distrik, kelurahan dan kampung di daerah itu, sehingga semua data kependudukan bisa cocok.
"Selama ini jumlah penduduk dan data warga di Kota Jayapura masih berbeda-beda, baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari Dinas Dukcapil," katanya.
Menurut Supriyanto, melalui aplikasi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan perbedaan jumlah penduduk, baik di kampung maupun yang ada di daerah perkotaan.
"Di dalam aplikasi tersebut terdapat spam laporan dan proses perbaikan data penduduk," ujarnya.
Pihaknya berharap dengan diluncurkannya aplikasi tersebut dapat membantu mengetahui dengan pasti berapa jumlah warga yang berdomisili di Kota Jayapura.
"Selain itu, data kependudukan dari BPS dan Dinas Dukcapil bisa sesuai, sehingga dalam pemberian bantuan tidak ada yang keliru," katanya.
Dia menambahkan ke depan akan mempermudah pelayanan pemerintah kepada seluruh warga di ibu kota Provinsi Papua tersebut.