Jayapura (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Papua menyebut program padat karya yang dilakukan setiap tahun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu dikhususkan bagi masyarakat ekonomi lemah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Djoni Naa di Jayapura, Kamis, mengatakan setiap kali program padat karya dilaksanakan pihaknya melibatkan sebanyak 700 hingga 1.000 orang pekerja.
"Program ini kami laksanakan saat HUT Kota Jayapura, HUT RI dan Hari Raya Natal serta Tahun Baru," katanya.
Menurut Naa, melalui kegiatan itu juga bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Kota Jayapura selain bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjaan rentan seperti nelayan dan petani.
"Pekerja rentan sektor informal yang diberi perlindungan seperti masyarakat yang memiliki usaha kios, petani, nelayan sopir angkutan umum, tukang ojek, penjual sayur dan penjual pinang termasuk petugas transportasi laut mendarat," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga melindungi pekerjaan non Aparatur Sipil Negara di daerah itu dengan memberikan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
Dia menabahkan penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Masyarakat Pekerja Rentan Miskin di mana regulasi ini telah melindungi sebanyak 25.000 orang pekerja rentan yang ada di wilayah ini.
"Kami juga telah menganggarkan Rp500 juta untuk pelatihan ketrampilan pada 2024 yang membiayai tujuh kegiatan selain itu kami juga melakukan pemberdayaan bagi keluarga miskin Orang Asli Papua (OAP)," katanya lagi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Djoni Naa di Jayapura, Kamis, mengatakan setiap kali program padat karya dilaksanakan pihaknya melibatkan sebanyak 700 hingga 1.000 orang pekerja.
"Program ini kami laksanakan saat HUT Kota Jayapura, HUT RI dan Hari Raya Natal serta Tahun Baru," katanya.
Menurut Naa, melalui kegiatan itu juga bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Kota Jayapura selain bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjaan rentan seperti nelayan dan petani.
"Pekerja rentan sektor informal yang diberi perlindungan seperti masyarakat yang memiliki usaha kios, petani, nelayan sopir angkutan umum, tukang ojek, penjual sayur dan penjual pinang termasuk petugas transportasi laut mendarat," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga melindungi pekerjaan non Aparatur Sipil Negara di daerah itu dengan memberikan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
Dia menabahkan penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Masyarakat Pekerja Rentan Miskin di mana regulasi ini telah melindungi sebanyak 25.000 orang pekerja rentan yang ada di wilayah ini.
"Kami juga telah menganggarkan Rp500 juta untuk pelatihan ketrampilan pada 2024 yang membiayai tujuh kegiatan selain itu kami juga melakukan pemberdayaan bagi keluarga miskin Orang Asli Papua (OAP)," katanya lagi.