PT PLN dukung Pemda Papua kelola PBJTL

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIWP2B) terus mendukung Pemerintah Daerah ( Pemda) dalam hal pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJTL) di wilayah Papua.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua (UIW PPB) Budiono di Jayapura, Rabu, mengatakan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara pihaknya berkomitmen untuk turut andil dalam pembangunan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Tanah Papua.

"Yang mana melalui kontribusi yang dilakukan secara rutin yaitu berupa pemungutan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJTL) namun harus dilaksanakan sesuai prosedur dengan administrasi yang lengkap," katanya.

Menurut Budiono, untuk itu pihaknya sebagai instansi yang bertugas untuk memungut PJBTL selalu siap melaksanakan hal pemungutan.

"Iuran yang sudah dipungut nantinya wajib disetorkan kepada Pemerintah Daerah sehingga dapat bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk penerangan jalan yang dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan pemungutan dan penyetoran pajak yang menjadi tugas PLN harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) pada kabupaten yang telah dialiri listrik.

"Apabila kedua syarat tersebut belum dilakukan secara lengkap maka kewajiban PLN dalam ikut pembangunan di Papua juga tidak bisa dijalankan,” katanya.

Dia menambahkan sampai saat ini dari total 38 pemda seluruh Tanah Papua yang di listrik PLN, sebanyak dua pemda belum memiliki Perda serta sebanyak 21 Pemda juga belum melaksanakan penandatanganan kerjasama.

"Untuk itu kami berharap agar kelengkapan administrasi yang belum selesai bisa segera dilaksanakan sehingga sinergi dengan seluruh pemerintah daerah dapat terus terjalin agar nantinya tidak menghambat pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah," ujarnya.