Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, pada tahun 2024 telah menerapkan layanan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang sudah terkoneksi langsung dengan pemerintah pusat.
"SIPD Supiori dapat diakses Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan hingga Kementerian PPN/Bappenas," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Supiori Aldy dihubungi dari Biak, Minggu.
Ia menyebutkan layanan SIPD Pemkab Supiori dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran.
Pengintegrasian anggaran dalam aplikasi SIPD, lanjut dia, untuk kelancaran program pembangunan daerah dan keuangan yang baik pada tahun anggaran 2024.
Menurut dia, data SIPD terdiri atas data umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, kebutuhan ekonomi, keuangan daerah, serta politik, hukum, dan keamanan (polhukam).
"SIPD merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari pemerintah daerah secara nasional dan setiap waktu (realtime)," katanya.
Di dalam SIPD, lanjut dia, memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem pengelolaan keuangan daerah.
"Data tersebut sangat berguna bagi pemerintah sebagai dasar pembuatan keputusan," ujarnya.
Melalui aplikasi SIPD ini, menurut Aldy, setiap kabupaten/kota terkoneksi dengan Kemendagri.
Aldy mengatakan, Pemkab Supiori sudah menerapkan aplikasi SIPD sebagai bagian inovasi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
"Semua data transaksi penggunaan keuangan untuk pembiayaan program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dapat terlihat dalam implementasi aplikasi SIPD," katanya.
Kabupaten Supiori adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor.
"SIPD Supiori dapat diakses Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan hingga Kementerian PPN/Bappenas," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Supiori Aldy dihubungi dari Biak, Minggu.
Ia menyebutkan layanan SIPD Pemkab Supiori dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran.
Pengintegrasian anggaran dalam aplikasi SIPD, lanjut dia, untuk kelancaran program pembangunan daerah dan keuangan yang baik pada tahun anggaran 2024.
Menurut dia, data SIPD terdiri atas data umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, kebutuhan ekonomi, keuangan daerah, serta politik, hukum, dan keamanan (polhukam).
"SIPD merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari pemerintah daerah secara nasional dan setiap waktu (realtime)," katanya.
Di dalam SIPD, lanjut dia, memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem pengelolaan keuangan daerah.
"Data tersebut sangat berguna bagi pemerintah sebagai dasar pembuatan keputusan," ujarnya.
Melalui aplikasi SIPD ini, menurut Aldy, setiap kabupaten/kota terkoneksi dengan Kemendagri.
Aldy mengatakan, Pemkab Supiori sudah menerapkan aplikasi SIPD sebagai bagian inovasi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
"Semua data transaksi penggunaan keuangan untuk pembiayaan program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dapat terlihat dalam implementasi aplikasi SIPD," katanya.
Kabupaten Supiori adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor.