Timika (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mengatakan untuk membangun saluran air bersih di daerah ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp500 miliar, agar dapat menjangkau 500 keluarga.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika Robert Mayaut di Timika, Senin, mengatakan kebutuhan air bersih hingga saat ini masih menjadi masalah di Kabupaten Mimika.
"Untuk menangani masalah air bersih di Mimika kita membutuhkan anggaran yang sangat besar, karena menggunakan mesin diesel yang akan memerlukan banyak bahan bakar minyak (BBM)," katanya.
Menurut Robert, untuk kebutuhan BBM dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar per bulan, atas dasar perhitungan tersebut maka pihaknya akan melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pendanaan aliran listrik selama satu tahun
"Kami akan MoU dengan pihak Freeport untuk menanggung biaya listrik selama satu tahun, karena anggarannya sangat besar per bulan untuk BBM mesin diesel," katanya.
Dia menjelaskan, pihaknya akan menggandeng kelembagaan untuk menjalankan operasional air bersih karena anggaran yang tersebut sangat besar.
"Lembaga nantinya dapat mengerjakan beberapa pekerjaan yakni pengecekan kelayakan air dan perancangan peraturan daerah retribusi ke masyarakat," katanya.
Dia menambahkan, pembangunan air bersih membutuhkan anggaran Rp500 miliar, sedangkan APBD 2023 dan 2024 yang diterima sebesar Rp200 miliar.
"Anggaran Rp500 miliar itu untuk mengaliri air bersih ke 50 ribu rumah, yang kita terima baru Rp200 miliar, kami mengharapkan tahun ini dapat mengalirkan air yang sudah ada sambungannya," ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika Robert Mayaut di Timika, Senin, mengatakan kebutuhan air bersih hingga saat ini masih menjadi masalah di Kabupaten Mimika.
"Untuk menangani masalah air bersih di Mimika kita membutuhkan anggaran yang sangat besar, karena menggunakan mesin diesel yang akan memerlukan banyak bahan bakar minyak (BBM)," katanya.
Menurut Robert, untuk kebutuhan BBM dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar per bulan, atas dasar perhitungan tersebut maka pihaknya akan melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk pendanaan aliran listrik selama satu tahun
"Kami akan MoU dengan pihak Freeport untuk menanggung biaya listrik selama satu tahun, karena anggarannya sangat besar per bulan untuk BBM mesin diesel," katanya.
Dia menjelaskan, pihaknya akan menggandeng kelembagaan untuk menjalankan operasional air bersih karena anggaran yang tersebut sangat besar.
"Lembaga nantinya dapat mengerjakan beberapa pekerjaan yakni pengecekan kelayakan air dan perancangan peraturan daerah retribusi ke masyarakat," katanya.
Dia menambahkan, pembangunan air bersih membutuhkan anggaran Rp500 miliar, sedangkan APBD 2023 dan 2024 yang diterima sebesar Rp200 miliar.
"Anggaran Rp500 miliar itu untuk mengaliri air bersih ke 50 ribu rumah, yang kita terima baru Rp200 miliar, kami mengharapkan tahun ini dapat mengalirkan air yang sudah ada sambungannya," ujarnya.