Timika (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah Johannes Rettob meminta agar data penerima beasiswa dicek kembali dengan baik agar mendapatkan hasil yang akurat.
Plt Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Selasa, mengatakan harus dilakukan pendataan ulang terhadap penerima beasiswa agar pemerintah maupun Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia mempunyai data yang sama, sehingga pembagian porsinya dapat diatur dengan baik.
"Kita membutuhkan data yang akurat," katanya.
Menurut Rettob, ke depannya perlu ada regulasi yang mengatur terkait beasiswa agar tidak saling menyalahkan karena tidak akan menyelesaikan masalah.
"Regulasi dibutuhkan untuk menjadi aturan bagi penerima beasiswa untuk dapat mempergunakan kesempatan ini dengan baik, serta menggali ilmu untuk masa depannya," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika Jenny O. Usmani menjelaskan pihaknya mengalokasikan anggaran Rp10 miliar dari dana otonomi khusus untuk beasiswa.
"Kami akan mengelola dana tersebut untuk beasiswa, pertama kita mendata mahasiswanya mencocokkan dengan YPMAK agar pembagian beasiswa dapat diatur dengan baik, mana yang jadi bagian pemerintah dan mana YPMAK " katanya.
EVP Social Responsibility and Community Development PT Freeport Indonesia (PTFI) Claus Wamafma menambahkan, pihaknya menyiapkan biaya pendidikan sebesar Rp350 miliar.
"Hampir 20 tahun PTFI menjalankan program beasiswa, dan akan terus berlangsung untuk itu perlu kolaborasi antara Freeport melalui YPMKA bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, agar program peningkatan SDM berjalan baik," katanya.
Plt Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Selasa, mengatakan harus dilakukan pendataan ulang terhadap penerima beasiswa agar pemerintah maupun Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia mempunyai data yang sama, sehingga pembagian porsinya dapat diatur dengan baik.
"Kita membutuhkan data yang akurat," katanya.
Menurut Rettob, ke depannya perlu ada regulasi yang mengatur terkait beasiswa agar tidak saling menyalahkan karena tidak akan menyelesaikan masalah.
"Regulasi dibutuhkan untuk menjadi aturan bagi penerima beasiswa untuk dapat mempergunakan kesempatan ini dengan baik, serta menggali ilmu untuk masa depannya," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika Jenny O. Usmani menjelaskan pihaknya mengalokasikan anggaran Rp10 miliar dari dana otonomi khusus untuk beasiswa.
"Kami akan mengelola dana tersebut untuk beasiswa, pertama kita mendata mahasiswanya mencocokkan dengan YPMAK agar pembagian beasiswa dapat diatur dengan baik, mana yang jadi bagian pemerintah dan mana YPMAK " katanya.
EVP Social Responsibility and Community Development PT Freeport Indonesia (PTFI) Claus Wamafma menambahkan, pihaknya menyiapkan biaya pendidikan sebesar Rp350 miliar.
"Hampir 20 tahun PTFI menjalankan program beasiswa, dan akan terus berlangsung untuk itu perlu kolaborasi antara Freeport melalui YPMKA bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, agar program peningkatan SDM berjalan baik," katanya.