Timika (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.
Perwakilan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Mimika Mariunis Tandiseno di Timika, Rabu, mengatakan pihak legislator DPRD mendorong dan mendukung pemerintah setempat untuk berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal.
"Mari bersama kita melihat kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika, kami siap bersinergi memberikan masukan guna mewujudkan visi misi pembangunan daerah," katanya.
Menurut Perwakilan Fraksi Nasdem Anton Palli, pihaknya meminta Pemkab Mimika agar kedepannya berjalan bersama dengan porsi masing-masing dalam membangun daerah ini.
"Kami memohon agar porsi untuk masyarakat pesisir pantai sama dengan yang lainnya agar lebih merata, contoh rumah layak huni," katanya.
Perwakilan Fraksi PDIP Tobias Maturbong menjelaskan pihaknya mendorong rekomendasi BPK sebagai indikator penting dalam akuntabilitas keuangan daerah.
"Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam meminimalisir harga subsidi transportasi sembako, dan hemat kami pembangunan infrastruktur belum signifikan memberi dampak," katanya.
Dia menambahakan pemerintah perlu memberi pembinaan dengan membuka sentra komunitas komoditi, sehingga tidak hanya menstabilkan harga tetapi masyarakat dapat dibina menjadi produsen.
"Kami dari Fraksi PDIP menerima dan menyetujui, sekiranya hak ini menjadi catatan dalam penyusunan penyelenggaraan pembangunan kedepannya," ujarnya.
Perwakilan Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Mimika Mariunis Tandiseno di Timika, Rabu, mengatakan pihak legislator DPRD mendorong dan mendukung pemerintah setempat untuk berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal.
"Mari bersama kita melihat kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika, kami siap bersinergi memberikan masukan guna mewujudkan visi misi pembangunan daerah," katanya.
Menurut Perwakilan Fraksi Nasdem Anton Palli, pihaknya meminta Pemkab Mimika agar kedepannya berjalan bersama dengan porsi masing-masing dalam membangun daerah ini.
"Kami memohon agar porsi untuk masyarakat pesisir pantai sama dengan yang lainnya agar lebih merata, contoh rumah layak huni," katanya.
Perwakilan Fraksi PDIP Tobias Maturbong menjelaskan pihaknya mendorong rekomendasi BPK sebagai indikator penting dalam akuntabilitas keuangan daerah.
"Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam meminimalisir harga subsidi transportasi sembako, dan hemat kami pembangunan infrastruktur belum signifikan memberi dampak," katanya.
Dia menambahakan pemerintah perlu memberi pembinaan dengan membuka sentra komunitas komoditi, sehingga tidak hanya menstabilkan harga tetapi masyarakat dapat dibina menjadi produsen.
"Kami dari Fraksi PDIP menerima dan menyetujui, sekiranya hak ini menjadi catatan dalam penyusunan penyelenggaraan pembangunan kedepannya," ujarnya.