Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan setempat terus berupaya memberikan pendidikan yang sama bagi anak -anak di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di mana salah satunya dengan menggandeng lintas sektor.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Chistian Sohilait di Jayapura, Rabu mengatakan saat ini untuk kewenangan pendidikan tingkat SD dan SMP ada di kabupaten/kota namun pihaknya terus melakukan pengawasan terkait kualitas mutu pendidikan di Papua.
“Misalnya dalam memastikan daerah-daerah yang sama sekali tidak bisa dilakukan pelayanan secara formal namun dapat melalui non formal seperti melalui gereja-gereja,TNI Polri serta lembaga terkait lainnya,” katanya.
Menurut Chistian, meski kini kewenangan provinsi hanya mengurus Sekolah Luar Biasa (SLB), komunitas, adat dan sekolah khusus namun pihaknya juga terus memberi fokus pada daerah-daerah 3T.
“Kami terus memastikan agar anak-anak di Provinsi Papua mendapatkan pendidikan yang sama dengan menggandeng lintas sektor tersebut,” ujarnya.
Dia menjelaskan dalam membangun dunia pendidikan lebih baik bagi Provinsi Papua ini butuh kerja sama yang kuat dari lintas sektor maupun Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan begitu dapat menurunkan angka buta aksara.
“Kami yakin dengan kerja sama yang kuat ini pendidikan di Tanah Papua bisa lebih baik,” katanya yang juga merupakan Penjabat Walikota Jayapura.
Dia menambahkan karena hak setiap anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dengan kualitas mutu terbaik apalagi mereka merupakan generasi masa depan Papua.