Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menggunakan anggaran secara efisien serta membuat program yang menyentuh masyarakat, apalagi pascapembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) besaran anggaran yang tersedia semakin terbatas.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Yohanes Walilo di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD agar lebih bijak dalam mengelola anggaran serta program.
"APBD Provinsi Papua mengalami penurunan pascapembentukan DOB, pada 2022 sebesar Rp12,9 triliun, pada 2023 turun menjadi Rp5,9 triliun, dan pada 2024 turun lagi menjadi Rp3 triliun,” katanya.
Namun demikian, menurut dia, semakin kecilnya APBD seharusnya membuat semangat untuk bekerja dan berinovasi dalam membangun daerah semakin meninggi.
“Kondisi fiskal pemerintah yang minim menuntut pengaturan yang efisien terhadap penggunaan dana yang tersedia di setiap OPD,” ujarnya.
Dia menjelaskan, OPD harus mengutamakan kegiatan prioritas dan kebutuhan mendesak, serta menunda kegiatan yang bisa ditangguhkan.
“Pada tahun ini merupakan masa transisi bagi Pemprov Papua, kemudian ditambah adanya pemilu yang memerlukan alokasi dana yang cukup banyak,” katanya lagi.
Oleh sebab itu OPD juga harus bisa mengurangi perjalanan dinas untuk efisiensi anggaran termasuk mengurangi pelaksanaan kegiatan di hotel-hotel sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
"Kami juga meminta agar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat memaksimalkan pengelolaan dana dengan profesional guna membantu mengatasi kekurangan dana pemerintah," ujarnya lagi.