Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua menyebut rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat konflik sosial membutuhkan partisipasi dari warga daerah itu.
"Melalui konsultasi publik dan simulasi kesiapsiagaan yang diselenggarakan Wahana Visi Indonesia bersama Pemkab Biak Numfor dapat menyiapkan masyarakat dalam menghadapi konflik sosial bersama komite kerukunan dan pemerintah," ujar Penjabat Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia pada konsultasi publik kesiapsiagaan bencana sosial yang disampaikan Staf Ahli 1 Bupati, Fransisco Olla di Biak, Jumat.
Ia mengatakan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana akibat konflik sosial harus dimulai dari lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan yang pertama melakukan kesiapsiagaan untuk menangani konflik sosial yang terjadi.
Ia berharap dengan adanya konsultasi publik dan partisipasi dari masyarakat dapat lebih menyempurnakan dokumen pembangunan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Sebagai pelaksana kegiatan konsultasi publik dan partisipasi, ia berterima kasih kepada jajaran organisasi Wahana Visi Indonesia (WVI) Biak Numfor yang berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam menangani bencana akibat konflik sosial.
Ia mengaku bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan berbagai peristiwa yang dialami manusia akibat adanya konflik sosial antar-kelompok dan komunitas masyarakat.
Ia mengemukakan cara mengatasi bencana sosial melalui pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, organisasi masyarakat hingga tokoh-tokoh agama.
Ketika bencana akibat konflik sosial tidak diselesaikan dengan baik, lanjut dia, dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, bangsa dan negara.
"Bencana konflik sosial harus diatasi agar tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan," katanya .
Kepada WVI Kabupaten Biak Numfor dan program noken Papua, katanya, agar tetap kolaborasi dengan Pemda, sehingga tercipta masyarakat Biak Numfor yang aman, nyaman, sehat, mandiri dan sejahtera.
Kegiatan konsultasi publik kesiapsiagaan bencana sosial berlangsung di Biak pada 6-7 September 2024, diikuti para pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh perempuan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Biak Numfor.
"Melalui konsultasi publik dan simulasi kesiapsiagaan yang diselenggarakan Wahana Visi Indonesia bersama Pemkab Biak Numfor dapat menyiapkan masyarakat dalam menghadapi konflik sosial bersama komite kerukunan dan pemerintah," ujar Penjabat Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia pada konsultasi publik kesiapsiagaan bencana sosial yang disampaikan Staf Ahli 1 Bupati, Fransisco Olla di Biak, Jumat.
Ia mengatakan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana akibat konflik sosial harus dimulai dari lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan yang pertama melakukan kesiapsiagaan untuk menangani konflik sosial yang terjadi.
Ia berharap dengan adanya konsultasi publik dan partisipasi dari masyarakat dapat lebih menyempurnakan dokumen pembangunan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Sebagai pelaksana kegiatan konsultasi publik dan partisipasi, ia berterima kasih kepada jajaran organisasi Wahana Visi Indonesia (WVI) Biak Numfor yang berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam menangani bencana akibat konflik sosial.
Ia mengaku bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan berbagai peristiwa yang dialami manusia akibat adanya konflik sosial antar-kelompok dan komunitas masyarakat.
Ia mengemukakan cara mengatasi bencana sosial melalui pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, organisasi masyarakat hingga tokoh-tokoh agama.
Ketika bencana akibat konflik sosial tidak diselesaikan dengan baik, lanjut dia, dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, bangsa dan negara.
"Bencana konflik sosial harus diatasi agar tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan," katanya .
Kepada WVI Kabupaten Biak Numfor dan program noken Papua, katanya, agar tetap kolaborasi dengan Pemda, sehingga tercipta masyarakat Biak Numfor yang aman, nyaman, sehat, mandiri dan sejahtera.
Kegiatan konsultasi publik kesiapsiagaan bencana sosial berlangsung di Biak pada 6-7 September 2024, diikuti para pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh perempuan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Biak Numfor.