Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, akan melakukan lelang jabatan eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seiring adanya rangkap jabatan pada beberapa OPD yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Sabtu, mengatakan rangkap jabatan pimpinan OPD kurang baik karena dapat mengurangi kinerja.
“Kinerjanya berupa apa, penyerapan program dan anggaran akan berjalan lambat karena konsentrasi pembagian fokus terbagi antara OPD yang dengan lainnya,” kata Semuel.
Menurutnya, dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang lebih 4.000 masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimaksimalkan untuk posisi pimpinan OPD dibandingkan harus merangkap.
“Berikan kesempatan kepada orang lain yang mengisi jabatan tersebut dari pada harus ada rangkap, sehingga kinerja OPD akan semakin maksimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi untuk memimpin rapat membahas hal tersebut.
“Saya sudah minta sekda buat rapat, hasil rapatnya nanti diserahkan untuk proses lelang jabatan eselon II dengan melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” katanya.
Dia menambahkan capaian realisasi program dan anggaran hingga saat ini kurang dari 80 persen, sehingga dengan penunjukan pimpinan OPD tanpa adanya rangkap jabatan diharapkan progresnya meningkat.
“Tujuan kami supaya tata kelola pemerintahan dapat berjalan baik dan progres pembangunan, capaian program, dan anggaran, dapat maksimal,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Sabtu, mengatakan rangkap jabatan pimpinan OPD kurang baik karena dapat mengurangi kinerja.
“Kinerjanya berupa apa, penyerapan program dan anggaran akan berjalan lambat karena konsentrasi pembagian fokus terbagi antara OPD yang dengan lainnya,” kata Semuel.
Menurutnya, dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang lebih 4.000 masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimaksimalkan untuk posisi pimpinan OPD dibandingkan harus merangkap.
“Berikan kesempatan kepada orang lain yang mengisi jabatan tersebut dari pada harus ada rangkap, sehingga kinerja OPD akan semakin maksimal,” ujarnya.
Dia menjelaskan telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Hana S Hikoyabi untuk memimpin rapat membahas hal tersebut.
“Saya sudah minta sekda buat rapat, hasil rapatnya nanti diserahkan untuk proses lelang jabatan eselon II dengan melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” katanya.
Dia menambahkan capaian realisasi program dan anggaran hingga saat ini kurang dari 80 persen, sehingga dengan penunjukan pimpinan OPD tanpa adanya rangkap jabatan diharapkan progresnya meningkat.
“Tujuan kami supaya tata kelola pemerintahan dapat berjalan baik dan progres pembangunan, capaian program, dan anggaran, dapat maksimal,” ujarnya.