Jayapura (ANTARA) - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dinas Sosial Kota Jayapura, Papua Felson Mambrasar mengatakan perlu adanya pembangunan panti rehabilitasi guna menangani anak jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di daerah ini
"Kami telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura untuk penyediaan fasilitas panti rehabilitasi," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut Mambrasar, dengan adanya panti rehabilitasi maka itu sangat membantu pemerintah daerah setempat dalam menangani permasalahan ODGJ dan anak jalanan.
"Selain itu juga dapat menampung lansia di Kota Jayapura karena saat ini kami juga belum mempunyai panti jompo," ujarnya.
Dia menjelaskan selama ini dalam menangani ODGJ pihaknya masih belum berjalan optimal sebab belum mempunyai tempat yang representatif hanya membawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura.
"Di RSJ tidak hanya merawat ODGJ di Kota Jayapura saja tetapi dari beberapa wilayah di Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan, dengan demikian pihaknya berharap supaya peran keluarga juga menjadi penting dalam penanganan ODGJ sehingga tidak membebani Pemerintah daerah.
"Karena kebanyakan ODGJ di Kota Jayapura berasal dari luar daerah ini sehingga butuh kerja sama dari pihak keluarga guna kami bisa mengetahui identitas guna penangan lebih lanjut," ujarnya.
"Kami telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura untuk penyediaan fasilitas panti rehabilitasi," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut Mambrasar, dengan adanya panti rehabilitasi maka itu sangat membantu pemerintah daerah setempat dalam menangani permasalahan ODGJ dan anak jalanan.
"Selain itu juga dapat menampung lansia di Kota Jayapura karena saat ini kami juga belum mempunyai panti jompo," ujarnya.
Dia menjelaskan selama ini dalam menangani ODGJ pihaknya masih belum berjalan optimal sebab belum mempunyai tempat yang representatif hanya membawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura.
"Di RSJ tidak hanya merawat ODGJ di Kota Jayapura saja tetapi dari beberapa wilayah di Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan, dengan demikian pihaknya berharap supaya peran keluarga juga menjadi penting dalam penanganan ODGJ sehingga tidak membebani Pemerintah daerah.
"Karena kebanyakan ODGJ di Kota Jayapura berasal dari luar daerah ini sehingga butuh kerja sama dari pihak keluarga guna kami bisa mengetahui identitas guna penangan lebih lanjut," ujarnya.