Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Selatan meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) yang dirangkaikan dengan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 ribu debitur.
"Ini adalah langkah nyata dan masif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Sabtu.
Menurut Paskalis, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM jumlahnya hingga kini mencapai 64 juta.
"Dan untuk wilayah Papua Selatan UMKM Orang Asli Papua (OAP) sebanyak 3.303 dan non-OAP berjumlah 1.569 orang," ujarnya.
Dia menjelaskan global UMKM juga memainkan peran yang sangat vital, sebab berdasarkan data World Bank dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) lebih dari 90 persen bisnis dunia adalah UMKM.
"UMKM menyumbang hingga 70 persen lapangan pekerjaan global dan berkontribusi sekitar 50 persen terhadap Produk Domestik Global (PDB)," katanya lagi.
Dengan demikian program KUR ini bukan hanya penting untuk pemulihan dan penguatan ekonomi nasional tetapi juga merupakan bagian dari gerakan global untuk memberdayakan ekonomi rakyat.
"Kami berharap para UMKM yang menerima manfaat hari ini dapat menggunakan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Dia mengatakan dengan memberikan kemudahan dan cepat dapat mendorong para pelaku UMKM di Papua Selatan naik kelas.
