Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menggelar aksi ketujuh percepatan penurunan stunting di daerah setempat.
Aksi ketujuh yang digelar meliputi pengukuran dan publikasi stunting di 22 puskesmas dan 227 posyandu Kabupaten Jayapura.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota di Sentani, Sabtu, mengatakan penanganan penurunan stunting telah dilakukan sejak aksi pertama hingga keenam, sementara aksi ketujuh baru dimulai.
“Aksi ketujuh sangat penting bagi seluruh perangkat teknis terutama di bidang kesehatan karena di tahapan ini dilakukan pengukuran terhadap anak dalam pengendalian stunting,” katanya.
Menurut Horota, aksi yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) masuk dalam tim pengendalian stunting Kabupaten Jayapura untuk benar-benar dapat mendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Ketika ditemukan di lapangan ada anak yang usianya tidak sesuai dengan ukuran tubuh maka langkah yang harus diambil yakni memberikan suplemen vitamin dan makanan tambahan,” ujarnya.
Dia menjelaskan setiap OPD harus mengambil peran di sini sehingga angka prevalensi stunting 13,3 persen dapat diturunkan lagi.
“Sebenarnya nilai ini masih baik karena berada di bawah angka prevalensi stunting nasional 14 persen, tetapi upaya percepatan penurunan stunting harus tetap dilakukan,” katanya.
Apalagi ditemukan 1.006 balita dan anak di Kabupaten Jayapura terindikasi mengalami stunting karena usia tidak sesuai dengan ukuran tubuh.
“Kami sudah melaporkan hal ini ke Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa untuk segera ditindaklanjuti supaya balita dan anak-anak ini bisa tumbuh dengan sehat,” ujarnya.
Aksi ketujuh yang digelar meliputi pengukuran dan publikasi stunting di 22 puskesmas dan 227 posyandu Kabupaten Jayapura.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota di Sentani, Sabtu, mengatakan penanganan penurunan stunting telah dilakukan sejak aksi pertama hingga keenam, sementara aksi ketujuh baru dimulai.
“Aksi ketujuh sangat penting bagi seluruh perangkat teknis terutama di bidang kesehatan karena di tahapan ini dilakukan pengukuran terhadap anak dalam pengendalian stunting,” katanya.
Menurut Horota, aksi yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) masuk dalam tim pengendalian stunting Kabupaten Jayapura untuk benar-benar dapat mendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Ketika ditemukan di lapangan ada anak yang usianya tidak sesuai dengan ukuran tubuh maka langkah yang harus diambil yakni memberikan suplemen vitamin dan makanan tambahan,” ujarnya.
Dia menjelaskan setiap OPD harus mengambil peran di sini sehingga angka prevalensi stunting 13,3 persen dapat diturunkan lagi.
“Sebenarnya nilai ini masih baik karena berada di bawah angka prevalensi stunting nasional 14 persen, tetapi upaya percepatan penurunan stunting harus tetap dilakukan,” katanya.
Apalagi ditemukan 1.006 balita dan anak di Kabupaten Jayapura terindikasi mengalami stunting karena usia tidak sesuai dengan ukuran tubuh.
“Kami sudah melaporkan hal ini ke Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa untuk segera ditindaklanjuti supaya balita dan anak-anak ini bisa tumbuh dengan sehat,” ujarnya.