Jayapura (ANTARA) -
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jayapura, Papua memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Raya guna meningkatkan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah tersebut.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priyastomo di Jayapura, Rabu, mengatakan melalui koordinasi tersebut pihaknya dapat mengetahui kendala yang ada di lapangan.
"Pada Senin (23/9) kami telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Mamberamo Raya agar pelaksanaan program JKN dapat terselenggara dengan lancar," katanya.
Menurutnya, kegiatan yang telah dilakukan ini merupakan wadah untuk mengevaluasi sekaligus berdiskusi terkait capaian pelaksanaan program JKN, khususnya di Kabupaten Mamberamo Raya.
"Kami berharap melalui forum ini, setiap tantangan dapat diatasi bersama, serta kolaborasi dapat terus ditingkatkan,” ujarnya
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Sergius Doromi mengatakan pihaknya berharap agar kegiatan tersebut menjadi proses berkelanjutan yang penting dalam meningkatkan capaian program JKN di Kabupaten Mamberamo Raya, serta membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih erat antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
"Kami juga membahas terkait dengan beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan program JKN di wilayahnya.
Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang menyebabkan proses penginputan dan pengajuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengalami keterlambatan," katanya.
Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang menyebabkan proses penginputan dan pengajuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengalami keterlambatan," katanya.
Mamun untuk mengatasi kendala tersebut pihaknya telah melakukan rekrutmen dan sedang berjalan sehingga operator ini akan segera tersedia melalui alokasi CPNS tahun 2024.
"Dalam pertemuan tersebut juga kami telah sepakati bahwa jumlah peserta JKN yang diajukan tetap pada usulan awal, yakni 12.000 peserta, dengan total anggaran sebesar Rp5,443 miliar," katanya.