Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, bersama Yayasan Wahana Visi Indonesia (USAID), menjalin kerja sama terkait tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Senior Program Manajer USAID Kolaborasi Wahana Visi Indonesia Radiko Pinto di Jayapura, Senin, mengingatkan kerja sama tersebut merupakan program yang di desain oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI bersama Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui USAID yang disebut kolaborasi.
"Jadi program ini khusus untuk penguatan untuk bagaimana dana otsus bisa berdampak pada Orang Asli Papua (OAP)," katanya.
Menurut Pinto, program kolaborasi tersebut tidak hanya untuk penguatan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura yang mengelola Dana Otsus, tetapi juga untuk memperkuat partisipasi masyarakat agar terlibat dalam pembangunan.
"Termasuk mengetahui standar pelayanan yang harus mereka dapat, terutama dalam hal usulan seperti dalam bidang pendidikan, jika tenaga guru tidak ada maka mereka harus melapor melalui program kolaborasi," ujarnya.
Dia menjelaskan program kolaborasi ini juga untuk memperkuat perubahan regulasi dari pemerintah pusat, sejauh mana kecepatan adaptasi oleh pemerintah daerah (pemda) dalam tata kelolanya.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pemkot Jayapura yang telah melakukan kerja sama dalam program kolaborasi bersama USAID," katanya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Christian Sohilait mengatakan kerja sama dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia melalui program kolaborasi merupakan bentuk dukungan untuk bagaimana pihaknya bisa melakukan intervensi dalam berbagai kegiatan melalui Dana Otsus sehingga tepat sasaran.
"Kami memberikan apresiasi juga kepada Yayasan Wahana Visi Indonesia yang berkomitmen bersama kami terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan khususnya Dana Otsus untuk pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat," katanya.
Senior Program Manajer USAID Kolaborasi Wahana Visi Indonesia Radiko Pinto di Jayapura, Senin, mengingatkan kerja sama tersebut merupakan program yang di desain oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI bersama Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui USAID yang disebut kolaborasi.
"Jadi program ini khusus untuk penguatan untuk bagaimana dana otsus bisa berdampak pada Orang Asli Papua (OAP)," katanya.
Menurut Pinto, program kolaborasi tersebut tidak hanya untuk penguatan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura yang mengelola Dana Otsus, tetapi juga untuk memperkuat partisipasi masyarakat agar terlibat dalam pembangunan.
"Termasuk mengetahui standar pelayanan yang harus mereka dapat, terutama dalam hal usulan seperti dalam bidang pendidikan, jika tenaga guru tidak ada maka mereka harus melapor melalui program kolaborasi," ujarnya.
Dia menjelaskan program kolaborasi ini juga untuk memperkuat perubahan regulasi dari pemerintah pusat, sejauh mana kecepatan adaptasi oleh pemerintah daerah (pemda) dalam tata kelolanya.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pemkot Jayapura yang telah melakukan kerja sama dalam program kolaborasi bersama USAID," katanya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Christian Sohilait mengatakan kerja sama dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia melalui program kolaborasi merupakan bentuk dukungan untuk bagaimana pihaknya bisa melakukan intervensi dalam berbagai kegiatan melalui Dana Otsus sehingga tepat sasaran.
"Kami memberikan apresiasi juga kepada Yayasan Wahana Visi Indonesia yang berkomitmen bersama kami terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan khususnya Dana Otsus untuk pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat," katanya.