Jayapura (ANTARA) -
"APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp 2.701 triliun dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp 2.505 triliun sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 2.701 triliun," ujarnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ramses Limbong menyebutkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bisa dilakukan, hanya saja itu semua tergantung pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
"Oleh sebab itu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar maksimal dalam terus menggali sumber-sumber pendapatan baru," kata Ramses di Jayapura Selasa (8/10).
Menurut Ramses, karena sejak terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) maka anggaran Provinsi Papua terjadi rasionalisasi sehingga perlu dilakukan pencarian sumber-sumber pertumbuhan baru.
"Maka kemungkinan kenaikan TPP itu bisa terwujud jika kinerja baik dan PAD setempat juga naik," ujarnya.
Ia menjelaskan terjadinya tambahan atau nantinya penurunan itu semuanya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang ada.
"Kalau di Kemendagri bisa dibayarkan TPP 80 persen, lalu Kemenkeu 100 persen namun untuk Pemprov Papua disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah oleh sebab itu mari bersama mencari sumber pendapatan baru, apalagi Bumi Cenderawasih ini kaya akan hasil alam dan lautnya,"katanya.
Dia menambahkan pembiayaan TPP ASN dan gaji ASN untuk satu tahun sudah di alokasikan pada APBD 2025 yang mana masuk pada kategori belanja pegawai.
"APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp 2.701 triliun dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp 2.505 triliun sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 2.701 triliun," ujarnya.