Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat agar mulai melakukan pemetaan komoditas unggulan pada delapan kabupaten kota dengan begitu dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut.
Penjabat Sekda Papua Yohanis Walilo di Jayapura, Rabu, mengatakan Provinsi Papua kaya dengan hasil alamnya oleh sebab itu pemetaan komoditas unggulan ini sudah harus dilakukan seperti di Kabupaten Jayapura dengan hasil cabai, lalu Keerom, Bawang merah, Sarmi hasil lautnya.
“Saat ini Provinsi Papua sebagian besar komoditi masih didatangkan dari luar sehingga dapat memicu inflasi, karena tingginya pengiriman,” katanya.
Menurut Yohanis, saat ini inflasi Papua dilihat secara month to month pada November 2024 berada di urutan ke 13 yakni 1, 41 persen di mana hal ini dipengaruhi oleh beberapa komoditi tani salah satunya tomat dan bawang merah.
“Karena bahan baku Papua masih di datangkan dari luar dan adanya gagal panen maka menyebabkan harga tidak stabil seperti tomat sebelumnya Rp5.000 kini menjadi Rp35 ribu,” ujarnya.
Dia menjelaskan oleh sebab itu pada kegiatan rapat koordinasi TPID yang dilaksanakan selama dua hari dari 17-18 Desember diharapkan ada solusi bersama dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi khususnya saat Natal dan Tahun Baru 2025.
“Kami pemerintah tidak bisa jalan sendiri sehingga perlu ada kerja sama dengan semua pihak baik itu Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional dan Forkompimda lainnya sehingga mari bersama menyelesaikan tugas ini agar dapat kembali ke posisi lima besar inflasi terendah,”katanya.
Dia menambahkan apalagi pengendalian inflasi ini merupakan salah satu program nasional dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto di mana inflasi daerah sangat ditentukan oleh sinkronisasi dan kolaborasi antar TPID baik provinsi, kabupaten dan kota serta stakholder lainnya.
Sebelumnya, telah dilakukan penandatangan kesepakatan dalam memperkuat pemantauan dan pengawasan di Provinsi Papua pada kegiatan rapat koordinasi TPID bertempat Kota Jayapura, Papua, Selasa (17/12).