Jayapura (ANTARA) - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua di mana hal ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola birokrasi menjadi lebih baik lagi.
Tim Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK JB Priyono di Jayapura, Rabu, mengatakan SPI penting dilakukan karena sebagai komitmen menjaga integritas dalam pelayanan publik.
"Dengan melakukan SPI maka Pemprov Papua bisa melihat saat ini berada di posisi mana sehingga dapat menentukan langkah perbaikan ke depannya," katanya.
Menurut Priyono, untuk itu pihaknya terus mengajak pemerintah daerah di Papua berkomitmen menjaga integritas dalam pelayanan publik.
"Berdasarkan hasil survei tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih banyak area rentan yang harus dibenahi. Di mana kategori yang paling rawan adalah pengadaan barang dan jasa, disusul pengelolaan sumber daya manusia," ujarnya.
Sementara itu, Plt Asisten Bidang Umum Setda Pemprov Papua, Triwarno Purnomo mengatakan SPI merupakan survei nasional yang dilakukan KPK untuk memotret integritas lembaga publik, termasuk pemerintah daerah.
"Sehingga melalui survei ini diharapkan memberi gambaran objektif mengenai kekuatan dan kelemahan pelayanan publik di Papua," katanya.
Menurut Triwarno, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, hasil SPI harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan ke depan.
"Kami minta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua mendukung penuh pelaksanaan survei. Dukungan itu diwujudkan dengan memberikan jawaban objektif dan jujur sehingga potret yang dihasilkan sesuai kondisi nyata di lapangan," ujarnya.
“Tindak lanjut atas hasil survei sebelumnya menjadi kewajiban pemerintah daerah. SPI harus dipandang sebagai sarana evaluasi sekaligus instrumen pembenahan,” ujarnya.
Sekadar diketahui, telah dilakukan sosialisasi dan edukasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 bersama seluruh OPD Pemprov Papua, bertempat Aula Kominfo Papua, Selasa (26/8).