Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Matius D Fakhiri meminta Badan Pusat Statistik (BPS) setempat membuat pembaruan dan akurasi data orang asli Papua (OAP) serta pengusaha sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi serta kebijakan afirmatif tepat sasaran di daerah tersebut.
"Dengan pendataan yang baik maka akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik oleh karena itu sangat penting akurasi data terkait OAP dan pengusaha Papua dilakukan," katanya di Jayapura, Jumat (9/1).
Menurut Fakhiri, data yang akurat dan terperinci sangat dibutuhkan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan ekonomi yang inklusif serta kebijakan afirmatif yang benar-benar menjangkau sasaran.
"Pada Kamis (8/1), BPS Papua melakukan kunjungan kerja dan kami membahas terkait akurasi data agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.
Selain itu, pihaknya berharap BPS Papua dapat meningkatkan intensitas penyampaian data dan informasi statistik secara berkala kepada Pemerintah Provinsi Papua.
“Data pengusaha Papua dan jumlah penduduk OAP harus benar-benar valid agar menjadi landasan yang kuat dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Papua Adriana Helena Carolina mengatakan pihaknya sangat mendukung masukan dan saran dari Pemprov Papua oleh karena itu melalui audiensi tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026.
"Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk menggambarkan struktur dan profil perekonomian di Provinsi Papua, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga usaha besar," katanya.
Menurut Adriana, data hasil sensus tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ekonomi.
“Pelaksanaan sensus ekonomi direncanakan dimulai pada Mei dan dilakukan secara bertahap hingga Juli 2026, dengan hasil pendataan direncanakan dirilis pada Oktober,” ujarnya.
"Kami juga meminta dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Papua," katanya.