Ketua DPD LaNyalla minta menteri taati larangan bicara penundaan pemilu

Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para Menteri Kabinet Indonesia Maju menaati perintah Presiden Joko Widodo yang melarang berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," ujarnya di sela kunjungan kedinasan di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, perintah Presiden mewajibkan para menteri harus berhenti membuat gaduh dan mengikuti instruksi.

LaNyalla berpendapat Presiden memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode.

Senator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur itu mengatakan banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat ketimbang bicara penundaan pemilu.

"Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya beberapa harga. Saat seperti ini pemerintah harusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu," ucapnya.

Selain itu, mantan Ketua Kadin Jatim tersebut meminta para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat.

"Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.

Presiden meminta jajaran menteri dan kepala lembaga nonkementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.