Komnas HAM harap Bawaslu tingkatkan pengawasan sukseskan Pilkada serentak 2024

Sentani (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua mengharapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua lebih meningkatkan kinerja pengawasan guna menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Sentani, Selasa, mengatakan dalam berbagai pengalaman menuju hari H pemungutan suara sangat berpotensi terjadi pelanggaran pilkada.

"Terjadinya mobilisasi orang dalam jumlah besar, intimidasi serta tim sukses akan banyak melakukan kampanye hitam atau black campaign sehingga ini harus diawasi secara ketat oleh Bawaslu," katanya.

Menurut Ramandey, dalam grup-grup WhatsApp di Papua banyak orang yang dengan sengaja menyebarkan kampanye hitam dan ini sangat berbahaya.

"Bawaslu Papua maupun kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab merespons semua kondisi ini, apalagi satu pekan pada masa tenang sehingga kondisi kenyamanan selama tahapan pilkada dapat berjalan baik," ujarnya.

Dia menjelaskan kampanye hitam terjadi di media sosial dan bersifat grup maka Bawaslu segera menelusuri statement atau narasi yang ditulis sehingga persatuan dan kesatuan bangsa di Papua terus terjaga baik.

"Apakah itu pelanggaran dari tim sukses atau individu harus dipanggil dan dimintai keterangan, dan kalau dibiarkan maka akan terjadi distorsi sehingga mengakibatkan orang saling mengancam, ini bagian dari kekerasan," katanya.

Dia menambahkan satu hingga dua pekan menjelang pemungutan suara sangat berpotensi orang melakukan kekerasan, intimidasi, dan kampanye hitam masuk kategori tersebut.

"Kalau sampai hal-hal ini terjadi dalam tahapan menuju pilkada maka suasana akan tidak aman dan damai di Papua maka Bawaslu harus mengambil peran penting dalam mencegah semua kondisi ini," ujarnya.

Bawaslu Papua maupun kabupaten/kota, kata dia, harus melihat potensi pelanggaran sekecil apa pun dengan segala kewenangan pengawasan yang melekat untuk menciptakan pilkada damai.

"Kami harap tim sukses dan pasangan calon kepala daerah dapat bertanggung jawab terhadap pilkada damai di Papua yang menjadi atensi semua pihak," katanya.

Dia mengharapkan Bawaslu harus menjadi benteng terakhir mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran sehingga menciptakan pilkada damai tingkat provinsi maupun sembilan kabupaten/kota di Papua.