Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua meminta agar sembilan kabupaten/kota setempat segera menyampaikan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kesiapan lahan untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Setyo Wahyudi di Jayapura, Selasa, mengatakan di mana surat tersebut diperlukan sebagai dasar verifikasi lokasi dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Jadi kami secara intens melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pembangunan dapur SPPG di Provinsi Papua dengan begitu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lancar,” katanya.
Menurut Setyo, berdasarkan hasil koordinasi hampir sebagian besar pemerintah daerah menyatakan siap menyediakan lahan, bahkan ada yang mengusulkan tiga hingga empat lokasi.
”Namun, dukungan itu harus dituangkan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada BGN. Dalam surat itu harus dicantumkan lokasi dan luas lahan yang diusulkan,”ujarnya.
Dia menjelaskan apalagi setiap dapur SPPG itu membutuhkan minimal luas adalah 800 meter persegi sehingga hal ini juga perlu di tuliskan dengan begitu semua lebih jelas.
"Beberapa pemerintah daerah mengusulkan lahan yang berada di lingkungan sekolah karena dinilai lebih strategis dan efisien namun usulan tertulis dari pemerintah daerah menjadi syarat awal sebelum tim dari BGN melakukan verifikasi lapangan,”katanya lagi
Dia menambahkan hasil dari tersebut verifikasi akan menentukan kelayakan lahan untuk kemudian masuk dalam tahap perencanaan pembangunan dapur.
