Pj Gubernur: Lelang awal tahun percepatan pembangunan di Papua

Jumat, 5 September 2025 09:55 WIB

Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni saat mendengarkan pendapat dari Bupati Keerom Piter Gusbager bertempat Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Kamis (4/9). (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Kendala lambat realisasi anggaran karena proses lelang molor

Jayapura (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menegaskan pentingnya pelaksanaan lelang sejak awal tahun sebagai upaya mempercepat pembangunan dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 2026 di wilayah itu.

"Dengan percepatan lelang akan membuat kontrak kerja bisa ditandatangani pada Januari, sehingga pembangunan dapat segera berjalan," kata Agus usai memimpin rapat Penyampaian Dana Alokasi Otsus dan DTI Tahun Anggaran (TA) 2026 di Kota Jayapura, Papua, Kamis.

Menurut Fatoni, jika dilakukan lelang lebih awal maka realisasi anggaran bisa cepat, pembangunan langsung dirasakan masyarakat, pelayanan publik membaik, dan perekonomian tumbuh.

"Kendala selama ini keterlambatan realisasi anggaran umumnya terjadi karena proses lelang yang molor, penetapan pejabat pengelola keuangan yang lambat, serta kelengkapan syarat penyaluran yang tidak terpenuhi," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan kondisi itu membuat anggaran baru terealisasi menjelang akhir tahun.

"Oleh sebab itu saya menekankan adanya proses lelang pada awal tahun, maka bakal percepatan realisasi anggaran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat, peredaran uang di sektor swasta, hingga mempercepat kesejahteraan," katanya.

Selain itu, lanjutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan naik yang tercermin dari meningkatnya partisipasi, termasuk pembayaran pajak.

"Saya mengapresiasi dukungan bupati, wali kota, serta masyarakat Papua, yang turut menjaga suasana kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan baik, karena itu merupakan kunci utama," ujarnya.

Pihaknya berharap ke depan seluruh pemangku kepentingan dapat konsisten mempercepat proses lelang dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan agar penyaluran Otsus dan DTI lebih efektif.